KALABAHI,RADARPANTAR.com-Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kabupaten Alor menyebut, tingkat kemiskinan dan stunting mengalami penurunan derastis di era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Alor saat ini, Drs. Amon Djobo, M.AP dan Imran Duru, S.Pd, M.PD. Pasalnya, angka kemiskinan di tahun pertama periode kedua Djobo-Duru memimpin Alor di posisi 30-an persen itu, terjun bebas menjadi 19 persen pada Tahun 2021. Sedangkan, angka stunting dari 30 persen beberapa tahun sebelumnya turun menjadi 11,7 persen di posisi terkini. Penurunan angka kemiskinan dan stunting ini divonis sebagai buah dari kerja keras semua komponen di semua sektor di kabupaten yang berbatasan laut dengan negara baru RDTL.
Angka kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk beberapa tahun. Kita memulai periode kedua tahun pertama Drs. Amon Djobo, M.AP dan Imran Duru, S.PD, M.PD di posisi 30-an persen, turun menjadi 22,5 persen, turun lagi 20,48 persen dan turun lagi menjadi 19 persen. Ini karena hasil kerja keras dari semua sektor yang ada di daerah ini, sebut Kepala Bapelitbang Kabupaten Alor, Obeth Bolang, S.Sos, M.AP kepada pekerja media di Ruang Kerjanya, Rabu (19/10).
Untuk angka stunting demikian Bolang, juga sebelumnya ada di poosisi 30-an persen, dengan berbagai upaya melalui delapan aksi konvergensi yang dilakukan beberapa sektor secara spesifik yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Keshatan yang menangani stunting sampai ke wilayah yang paling terbawah di Posyandu (aksi penimbangan bayi balita) dan hingga periode Agustus 2022, stunting kita sudah berada di posisi 11,7 persen dari 30 persen di beberapa tahun sebelumnya.
Pencapaian ini menurut Bolang menunjukan adanya kerja-kerja nyata dari pemerintah untuk penanganan stunting yang sudah merupakan program Presiden, Gubernur dan di tingkat daerah.
Jika kita lihat dari target RPJMD 2019-2024 terang Bolang pada tahun terakhir yakni 2024 angka stunting kita harus ada di posisi 7 %. Karena itu kami optimis, untuk penanganan atau penurunan stunting hingga 2024 nanti pasti akan turun hingga 7 % atau bisa turun melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, ujar Bolang sambil menjelaskan, karena penanganan stunting ini mulai dari identifikasi di setiap wilayah, di setiap desa kemudian disusun rencana untuk penanganan sampai dengan reviw kerja setiap tahun yang diitervensi dengan berbagai sentuhan program/kegiatan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga lembaga donor lainnya yakni CD Betesda, Wold Fision dan dari Program Momentum.
Dikatakan, momentum ini selain membantu menangani stunting, juga melakukan sosialisasi untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Ini usaha dan kerja-kerja pemerintah yang nyata untuk mengendalikan peningkatan stunting di Alor.
Magister Administrasi Pubik Jebolan FISIP Undana Kupang ini menjelaskan, progres kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 mewujudkan masyarakat Kabupaten Alor yang kenyang, Alor sehat dan Alor pintar hingga tahun ke delapan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Alor Drs. Amon Djobo, M.AP dan Imran Duru, S.Pd, M.PD, di tahun ketiga di periode kedua ini harus kita ketahui bersama bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri. tetapi didukung oleh masyarakat yang tersebar di 18 kecamatan dan di 175 desa/kelurahan, juga didukung oleh pihak swasta, pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan berbagai NGO yang bersinergi membangun Kabupaten Alor.
Karena itu dalam upaya mewujudkan Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar sebut Bolang, harus kita akui bersama bahwa terjadi berbagai kemajuan di berbagai sektor dengan sentuhan berbagai program kegiatan.
Alor Kenyang itu ada beberapa sektor yang menggenjot visi besar ini, diantaranya perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan dan beberapa sektor pendukung lainnya. Kemudian untuk Alor Sehat terkait juga dengan dukungan terhadap sarana dan prasarana kesehatan maupun peningkatan kapasitas tenaga kesehatan juga mengalami kemajuan, ujar Bolang sembari menambahkan, untuk Alor Pintar dukungan terhadap sektor pendidikan juga hingga tahun ketiga periode kedua harus kita akui jika mengalami kemajuan yang signifikan.
“Itu dapat dilihat dari capaian index pembangunan manusia (IPM) sebagaimana yang telah disampaikan Bupati Alor bahwa beberapa tahun sebelumnya itu Alor berada di 50-an di 2021, 2022 kita sudah ada di angka 61,37 poin. Index pembangunan manusia ini diukur dari usia harapan hidup, lama sekola dan income perkapita,” ungkapnya.
Ditambakannya, di sektor pendidikan, hingga Tahun 2022, ada penanganan infrastruktur, baik pasa seroja maupun yang berkaitan dengan penanganan secara reguler. Sementara jalan dan menggunakan anggaran yang besar, atau kurang lebih Rp. 20 Milyar. Dari aspek peningkatan mutu/kualitas tingkat SD/SMP juga sedang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang didukung dengan komponen strategis lainnya.
Untuk pembangunan infra struktur menurut Bolang, terjadi peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, untuk jalan strategis desa, jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional. “Kualitas jalan baik dari yang sebelumnya hanya di posisi 500 KM, sekarang sudah ada di 600 KM lebih. Ada peningkatan 100 KM lebih itu jalan dengan kualitas baik,” ungkapnya.
Peningkatan jalan status baik ini diinterfensi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU). Misalnya, pembangunan ruas jalan yang menghubungkan kabupaten menuju wilayah kecamatan agar sampai dengan 2024, harus tuntas. Sebagai contoh, pembangunan ruas jalan Lantoka-Peitoko Ibukota Kecamatan Pureman, beberapa tahun terakhir sudah dibangun dari Belemana-Dimang sudah hotmix. Tahun ini ada masuk lagi Rp. 5,6 Milyar yang dialokasikan untuk membangun rusa Jalan Lantoka-Peitoko dan sementara dikerjakan. Tahun 2023 sudah direncanakan untuk disiapkan anggaran untuk dibangun hingga masuk Peitoko.
Jadi, kalau bilang aspal belum masuk Peitoko karena pemerintah sementara bekerja. Ukuran capaian kerja pemerintahan itu baru dapat dilakukan hingga satu periodesasi pemerintahan atau hingga 2024. Inikan baru berada di tahun ketiga periode kedua, tetapi sejumlah keberhasilan sudah kita capai, tandasnya.
Bolang mengaku, untuk Ruas Jalan menuju Mataru, Bagalbui-Eibiki hingga Kalunan, tahun ini ada Rp. 5,6 Milyar. Diharapkan bisa tuntas. Sehingga Ibukota Kecamatan di Kabupaten Alor ini semuanya beraspal.
Sama juga dengan beberapa ruas jalan di Kecamatan Alor Barat Daya dan Alor Barat Daya Selatan yang tahun ini juga dialokasikan untuk Ruas Jalan Hopter-Halmi, Lola-Lengleki menuju Tanjung Gereja ada Rp. 5 Milyar lebih, sebut Bolang.
Disamping itu juga ada alokasi anggaran dari APBD Propinsi yang merupakan dukungan dari kegiatan pelaksanaan pembangunan. “Kita bersyukur ada koordinasi yang baik dari Bapak Bupati dengan Bapak Gubernur NTT sehingga beberapa tahun terakhir ini Alor mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan di lima ruas jalan propinsi. Tiga ruas jalan ada di Gunung Besar dan dua ruas jalan ada di Pulau Pantar. Di Pulau Besar ada Ruas Simpang Watatuku-Mataraben sebesar Rp. 42 Milyar lebih, Kalabahi-Kokar Rp. 28 Milyar lebih, Kokar-Tulta-Mali Rp. 25 Milyar lebih. Di Pulau Pantar ada Ruas Baranusa-Puntaru Rp. 11 Milyar lebih dan Ruas Beangonong-Boloang Rp. 15 Milyar lebih. Totalnya ada sekitar Rp. 100 Milyar lebih,” ungkap Bolang.
Ada juga Ruas Jalan Naional, Kalabahi-Taramana-Maritaing setiap tahun dialokasikan anggaran yang bersumber dari APBN untuk pemeliharaan, perbaikan. Di Pulau Pantar ada Ruas Jalan Nasional Baranusa-Kabir yang tahun lalu dikerjakan dengan anggaran Rp. 108 Milyar lebih. Tahun depan atas usulan pemerintah Kabupaten Alor, dapat dilanjutkan pekerjaan di ruas jalan itu hingga tuntas.
Bahkan Bupati Alor sudah sampaikan usulan untuk lanjutan pembangunan Ruas Jalan Kabir-Bakalang sebagai jalan nasional, termasuk Kalabahi-Taramana-Maritaing-Peitoko-Buraga-Mataraben sehingga konek dengan Ruas Jalan Propinsi Simpang Watatuku-Mataraben.
Menurut Bolang, ini gambaran bahwa ada kemajuan pembangunan infrastruktur di jaman pemerintahan Djobo-Duru. Kita berharap semua komponen di daerah marilah bersama kita dukung, pemerintah masih sementara bekerja hingga 2024 baru akan terukur di sana. Tetapi jika kita lihat secara nyata di berbagai pelosok wilayah, di 18 Kecamatan dan 175 Desa/Kelurahan pembangunan baik fisik maupun non fisik itu terjadi kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Itu baru pembangunan infrastruktur jalan, jembatan. Belum lagi dengan infrastruktur pendukung lainnya.
Bolang mengajak semua pihak untuk memberikan dukung kepada pemerintah yang sementara bekerja untuk mewujudkan Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar. Satu kebanggan bagi kita semua, kita semua memiliki negeri ini. Sebagaimana yang disampaikan Bupati Alor saat ini Alor sebagai Tanah Terjanji, Bumi Bersaudaraan, Sorga di Timur Matahari.
Ditambahkannya, di sektor pertanian juga kita sudah lakukan panen raya jagung hibryda di Kecamatan Pantar Tengah yang dijual ke luar Kabupaten Alor. Dan ada panen padi Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur. Untuk tanaman perkebunan, ada vanily kita yang sudah go Internasional, ada kenari yang sudah mulai menarik investor, tahun depan ada investor yang tertarik untuk mengola biji mente di Kecamatan Pantar Tengah.
Satu lagi terobosan dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga yang diakukan Bupati Alor saat ini diantaranya sebut Bolang, pemberian bantuan kepada masyarakat melalui program Bantuan Khusus Keuangan (BKK).
Bolang menyebut Program BKK ini merupakan salah satu upaya mewujudkan program Alor Kenyang. Ini kebijakan pro rakyat untuk mendukung perekonomian rakyat, yang dilaksanakan jauh sebelum terjadinya wabah Covid-19, badai seroja, kenaikan harga BBM.
BKK ini demikian Bolang merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa/kelurahan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. “Dana ini diberikan menjadi modal untuk menambah modal usaha dan diberikan tanpa pengembalian. Kebijakan dana BKK ini setiap tahun diberikan satu desa atau kelurahan di setiap kecamatan. Untuk desa senilai Rp. 200 juta, sedangkan kelurahan Rp. 150 juta,” ungkapnya.
Pelaksanaan sudah dimulai sejak Tahun 2020, dan sudah memasuki tahun ketiga di periode kedua Djobo-Duru memimpin Alor, sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 18 Milyar lebih. Sudah ada 52 desa sasaran BKK dan 17 Kelurahan. Dari dana BKK ini hingga 2024, seluruh desa/kelurahan mendapatkan BKK untuk peningkatkan ekonomi keluarga dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.
Kalau kita lihat di seluruh kabupaten/kota di NTT menurut Bolang, BKK ini boleh jadi satu-satunya program pro rakyat, dan itu ada di Kabupaten Alor. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, ada surat edaran Kementrian Keuangan untuk mengalokasikan 2 % dari APBD untuk memberdayaan ekonomi sebagai akibat dar kenaikan harga BBM. *** morisweni
