JAKARTA, RADARPANTAR.com–Pengamat politik Pieter C Zulkifli menilai seruan sejumlah purnawirawan TNI untuk melengserkan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI sebagai drama politik yang tidak perlu dilakukan. Menurut Pieter, tudingan pelanggaran administratif yang menjadi dasar tuntutan tersebut terasa lebih politis daripada yuridis.
“Di saat negeri ini membutuhkan ketenangan dan arah yang jelas, justru mereka yang harusnya jadi sosok panutan memilih menabuh genderang kegaduhan,” kata Pieter Zulkifli seperti diwartakan kompas.com yang dilansir dari Tribunnews, Sabtu (26/4/2025).
Kritik terhadap Kegaduhan Politik Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengaku heran dengan situasi politik yang justru memperkeruh ruang publik, alih-alih membawa pencerahan. Apalagi, kata Pieter, kelompok purnawirawan TNI yang seharusnya menjadi contoh ketenangan malah ikut menambah hiruk-pikuk politik dengan mendorong pemecatan Gibran
“Dalih yang digunakan pun tampak dipaksakan, pelanggaran administratif dalam proses pencalonan,” ujarnya. Pieter menekankan pentingnya menjaga proporsi antara etika, hukum, dan nalar politik. “Kita justru patut bertanya, untuk siapa sebenarnya tuntutan ini diajukan?” ucapnya. Tuntutan Purnawirawan Sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan tuntutan terbuka kepada Presiden agar mengganti Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. ***/kompas.com/malvyandie haryadi
