KALABAHI,RADARPANTAR.com-Kasus endemik Malaria di Kabupaten Alor tergolong tinggi sehingga memaksa pemerintah mutlak mengintervensi anggaran yang mumpuni. Kita melihat kasus endemik Malaria di Kabupaten Alor yang tinggi, intervensi anggaran tentu menjadi suatu keharusan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Alor Domonikus Nerius Salmau, ST, M.Ap di hadapan Tim Technical Working Group (TWG) Malaria yang dipimpin Ika Narwidya Putri dari Sekretariat Dukungan Kabinet Kementrian Sekretariat Negara.
Kepala Baperida Alor Dominikus Nerius Salmau, ST, M.Ap (tengah) sedang menyampaikan materi. FOTO:OM MO/RP
Kalau kita melihat ketentuan tentang pengalokasian anggaran demikian Salmau, kemaren harus 10 persen. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ini sebenarnya kita memberikan perhatian agar intervensi anggaran bagi program bidang kesehatan, berapapun juga yang dibutuhkan harus disediakan karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kualitas SDM kita, kemanusian, pertumbuhan ekonomi untuk membangun daerah.
Bicara tentang malaria menurut Salmau, dalam RPJMN 2025-2029 merupakan salah satu bagian dari rencana pemerintah pusat untuk bagaimana menurunkan kasus malaria, termasuk di Kabupaten Alor dan menyakit menular lainnya.
Kalau kita melihat mundur maka pada Tahun 2021 kasus malaria kita berada di 18,4 persen turun hingga 5,6 persen. Penurunan prosentasi ini tentu didukung oleh kerja keras tenaga medis yang bekerja luar biasa dan intervensi pemerintah beserta semua komponen, ungkapnya.
Salmau mengaku kaget dengan posisi Kabupaten Alor yang bersama salah satu kabupaten lain di NTT, tercatat sebagai kabupaten dengan endemik malaria tertinggi di NTT, setelah sebelumnya tidak pernah terdengar karena justru mengalami menurunan endemik.
Salmau menaruh harap agar pada Tahun 2028 yang akan datang posisi Alor yang tinggi endemik malaria saat ini bisa menurun hingga pada titik nol. “Sebuah rencana yang tentu membutuhkan upaya, membutuhan kerja sama dan peran serta kita semua, termasuk intervensi anggaran untuk membiayai penanganan kasus malaria di daerah ini,” ungkapnya.
Mantan Kadis Perumahan Kabupaten Alor ini menegaskan kembali bahwa pada Tahun 2028 yang akan datang kita targetkan endemik malaria turun hingga nol persen. Ini tentu tidak muda. Apalagi ini TWG juga sudah mau keluar dari Kabupaten Alor pada tahun 2027.
Kami akan mengupayakan dukungan dari lembaga-lembaga non pemerintah, BUMN dan BUMD untuk dukungan dan irtervensi anggaran untuk penanganan kasus malaria di Kabupaten Alor melalui CSR maupun bentuk pendanaan lainnya.
Untuk kebijakan pembangunan daerah dengan fokus penanganan malaria menurut arah dan kebijakan adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan beberapa kegiatan melalui peningkatan kualitas SDM dan pendidikan dan literasi. Juga penguatan infrastruktur dan sanitasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Untuk strategi kebijakan pembangunan daerah itu jelas Salmau, melalui pencegahan pengendalian penyakit menular dan penguatan privalance kesehatan dengan beberapa kegiatan diantaranya pemerataan layanan pendidikan dasar dan menengah, penyediaan air minum layak dan penataan permukiman sehat dan peningkatan kualitas pertanian dan kelautan. “Ini bagian dari strategi pemerintah untuk menurunkan kasus malaria,” ujarnya.
Untuk program prioritas daerah jelas Salmau, dirahakan kepada program pencegahan dan pengendalian penyakit. Juga program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dan program peningkatan kapasitas SDM kesehatan dan pengembangan program destinasi wisata.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor dr. Farida Aryani mengatakan, untuk Kabupaten Alor, kita punya 18 kecamatan dan 175 desa/ kelurahan, saat ini sebaran kasus malaria sampai dengan kondisi September 2026 ada pada 11 Kecamatan dan 64 Desa.
Kadis Kesehatan dr. Farida Aryani sedang menyampaikan materi. FOTO:OM MO/RP
Dari 64 Desa itu demikian Farida, 25 desa endemik sedang, 16 endemik rendah, sisanya berada di endemik tinggi. Dan ada 111 desa yang sampai dengan kondisi Oktober 2026 ini belum melaporkan adanya penemuan kasus yang aktif.
“Kalau kita bandingkan status endemik dengan tahun 2024 dan 2025. 2024 kita punya 67 desa, 2025 ada 89 desa tetapi untuk di 2026 ini ada penurunan yang sebarannya tersisa di 64 desa,” ungkapnya.
Menurut Farida, dari 64 desa ini ada 15 desa yang endemik tinggi berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada perubahan. Ini yang akan menjadi fokus dinas di sisa waktu berjalan di 2026. Dan menjadi prioritas penanganan dinas kesehatan di Tahun 2027.
Jadi, dengan segala kekurangan yang tersedia, baik sumber penganggaran maupun SDM, untuk malaria kami fokuskan ke 15 desa dengan endemik tinggi yang sudah beberapa tahun berturut-turut tidak pernah berubah kasusnya.
Dijelaskannya, untuk capaian pengobatan standar, untuk tahun 2023-2026 salah salah satu faktornya dari sisi SDM kita belum pernah mencapai 100 persen untuk pengobatan standar ini. Dimana dari 28 Puskesmas di Kabupaten Alor, hampir sebagian besar lebih dari 60 persen adalah kami dengan dokter sistim kontrak. Jadi, satu tahun selesai, satu selesai selesai dan seterusnya. Yang otomatis ketika dokter yang baru ini bisa saja ada yang belum memahami secara baik mengenai protokol pengobatan malaria.
Farida mengaku mengahadapi tantangan dalam penanganan malaria di Kabupaten Alor yang diantaranya, sampai September 2026, kasus masih tinggi di 17 Puskesmas yang tersebar di 64 Desa Lokus. Terdapat 16 Desa Lokus yang stagnan endemis tinggi walaupun angka API menurun pada tahun terakhir.
Tantangan geografis mahal dan sulitnya aksesibilitas, wilayah reseptif masih tinggi. Gelombang dan cuaca yang ekstrim (mobilisasi) petugas tertunda dengan sitausi cuaca alam.
Surveilans belum konsisten, respon PE 1-2-5 terlambat dan suvey kontak sedikit diperiksa. Kurangnya partisipasi masyarakat dan lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan malaria.
Pasien minum obat tanpa pendampingan sehingga banyak pengobatan yang terputus. Tenaga petugas berperan ganda dengan pekerjaan dan petugas terlatih kerap bertugas sewaktu-waktu. Faktor sosial budaya mempengaruhi perilaku masyarakat untuk pencegahan dan pengobatan.
Koordinasi dengan lintas sektor dengan pemerintah desa yang belum optimal juga kata Farida merupakan bagian dari tantangan yang masih dihadapi pihanya dalam penanganan malaria.
Ketua Tim Technical Working Group (TWG) Malaria, Ika Narwidya Putri dari Sekretariat Dukungan Kabinet Kementrian Sekretariat Negara mengatakan, kedatangan tim di Kabupaten Alor kali ini untuk melakukan kunjungan lapangan dalam rangka memantau penanganan kasus malaria sekaligus mendengar langsung masukan dari daerah tentang penanganan endemik malaria dan tantangan yang dihadapinya.
Tim TWG Malaria yang dipimpin Ika Narwidya Putri dari Sekretariat Dukungan Kabinet Kementrian Sekretariat Negara diperkuat Seprianus Bate Soro dari UNDP sebagai CCT TGM Malaria, Isak Supratiot Dalo dari Keuskupan Agung Ende juga CCM TWG Malaria, drh. Rita Marleta Dewi, M.Sc dari BRIN selaku TWG Malaria, Drs. Sabar Paulus, M.Sc dari Forum Nasional Gebrak Malaria sebagai TWG Malaria, DR. Dr. Risalia Arisanti, M.PH dari FEPT-UGM sebagai TWG Malaria, dr. Roy Tjonong Board Perdhaki sebagai TWG Malaria, Rahmad Isa dari Tim Kerja PTVZ (Program Malaria), Nugroho Rizki dari Tim Kerja PTVZ (Program Malaria)selaku PR GF Malaria, dr. Yohanes Ari Hermawan sebagai PR Perdhaki Malaria, Stevy Simamora PR Perdhaki Malaria, Awaludin Sutamihardja dan Fattia Rakhlianni dari Sekretariat CCM Indonesia. *** moris weni
