Semua Biaya Ditanggung China, Wagub NTT dan Wabup Alor Kunjungi Jianxi, Jejaki Peluang Kerja Sama

KALABAHI,RADARPANTAR.com-Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dan Wakil Bupati Alor bersama sejumlah Kepala Daerah lainnya di NTT melakukan kunjungan kerja di Propinsi Jianxi, China. Kunjungan untuk menjejaki peluang kerja sama itu ditanggung seluruh biayanya oleh pemerintah China.

Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, SH, MH. FOTO:OM MO/RP

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, SH, MH Ketika dikonfirmasi media ini melalui sambungan telpon whatsApp, Jumat (13/11/2026) membenarkan jika pihaknya sedang dalam perjalanan menuju Propinsi Jianxi di China bersama Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dan beberapa kepala daerah lainnya di NTT.

Orang nomor dua di Nusa Kenari tercinta ini kemudian merinci sejumlah kepala daerah di NTT yang ikut dalam rombongan melakukan kunjungan di Propinsi Jianxi, China diantaranya, Bupati malaka, Bupati Belu, Bupati Rote Ndao, Bupati Sabu Raijua, Bupati TTU dan Wakil Bupati Kupang.

Yang menarik, Winaryo menegaskan bahwa semua biaya, baik biaya transportasi dan akomodasi selama berada di Propinsi Jianxi di Tiongkok sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah China.

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, seperti dikutip poskupang.com, bersama Tujuh Kepala Daerah di NTT melakukan kunjungan ke China selama enam hari untuk menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jiangxi.

Wakil Gubernur NTT Johni Asafoma. FOTO:DOK

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut hubungan Kerja Sama Pendidikan-Ekonomi antara Pemerintah Provinsi NTT dan Provinsi Jiangxi yang telah dirintis sejak 2025 silam.

Seluruh biaya kunjungan delegasi NTT ditanggung oleh Pemerintah China. Rencananya kunjungan berlangsung dari tanggal 14 hingga 21 November 2026.

Sejumlah sektor strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari pendidikan, investasi pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, hingga pengembangan industri garam.

Johni Asadoma mengatakan, kunjungan tersebut merupakan kesempatan untuk memperkuat hubungan antardaerah sekaligus membuka peluang investasi yang dapat mendukung pembangunan di NTT.

“Kunjungan ini merupakan kesempatan yang baik untuk membangun kerja sama antara Provinsi NTT dengan Provinsi Jiangxi, khususnya di bidang pendidikan, investasi pariwisata, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Itu merupakan potensi yang dimiliki NTT dan mereka juga memiliki potensi di bidang tersebut,” kata Johni, Jumat (13/11/2026).

Menurut Johni, salah satu sektor yang berpeluang dikembangkan melalui kerja sama tersebut adalah industri garam. Ia menjelaskan, Provinsi Jiangxi tidak memiliki wilayah pesisir atau merupakan daerah land locked.

Sementara itu, kata dia, NTT memiliki potensi sumber daya kelautan yang dapat dikembangkan menjadi peluang kerja sama ekonomi.

Delegasi NTT dalam kunjungan tersebut terdiri atas Wakil Bupati Kupang, Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Bupati Belu, Bupati Malaka, Bupati Rote Ndao, Bupati Sabu Raijua, serta Wakil Bupati Alor.

“Kunjungan ini akan membuka wawasan kita. Saya bersama tujuh bupati dan wakil bupati akan melihat peluang kerja sama dalam bidang-bidang tersebut. Kita harapkan kunjungan ini bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan kerja sama, meskipun masih ada tahapan penjajakan yang harus dilakukan,” ujarnya.

Selama berada di China, delegasi NTT dijadwalkan mengunjungi Jiangxi University of Science and Technology untuk membahas potensi kerja sama di bidang pendidikan.

Rombongan juga akan mengunjungi sejumlah kawasan industri guna melihat secara langsung peluang investasi dan kemitraan ekonomi yang dapat dikembangkan bersama.


Selain sektor ekonomi dan pendidikan, delegasi NTT juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pimpinan wilayah yang memiliki pengalaman dalam tata kelola pemerintahan, baik di tingkat desa maupun kota.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penerapan digitalisasi pemerintahan di China. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah di NTT dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

“Kita ingin melihat bagaimana tata kelola pemerintahan yang sudah menerapkan digitalisasi bisa memberikan keuntungan dan manfaat yang lebih besar bagi daerah,” katanya.


Johni berharap, kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda diplomasi antardaerah, tetapi dapat menghasilkan tindak lanjut berupa kesepakatan dan program kerja sama konkret. *** morisweni

Pos terkait