KALABAHI,RADARPANTAR.com-Setelah membangun komunikasi, pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor akhirnya melanjutkan pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun 2023. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Alor yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah memutuskan walk out dari ruang sidang karena DPRD Alor yang ngotot meminta tambahan POKIR dan Bimtek dalam Perubahan APBD 2023. Bupati Alor Drs. Amon Djobo, M.AP berharap agar pembahasan Perubahan APBD 2023 yang sedang berlangsung melalui persidangan DPRD sesuai jadwal.
Permintaan bernada harapan ini disampaikan Bupati Alor Drs. Amon Djobo, M.AP kepada pekerja media di Ruang Kerjanya setelah melantik tujuh Kepala Desa di Kantor Bupati Alor, beberapa waktu silam.
“Kita harapkan pembahasan Perubahan APBD 2023 selesai sesuai jadwal. Habis itu terus majukan dengan KUA PPAS 2024,” pinta Djobo menambahkan.
Menurut Bupati Alor yang segera mengakhiri masa jabatan di periode kedua ini bahwa kalau APBD 2024 itu pembahasannya lewat tanggal 31 Desember 2023 maka pasti ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Begitu juga Perubahan APBD 2023 yang sedang berlangsung, jika melewati tanggal 31 September 2023 maka sudah pasti ditetapkan dengan Peraturan Bupati Alor, katanya.
Djobo mengaku pembahasan Perubahan APBD 2023 sedang berjalan, dinamika itu sesuatu yang biasa tetapi dinamika itu merupakan proses pembelajaran untuk semua orang bahwa anggaran ini bukan milik satu, dua orang. Anggaran ini milik anggaran publik milik masyarakat, itu yang harus diingat. Sehingga ada yang aksi walk out, ada pembahasan disana sini.
“Saya mau bilang sama semua masyarakat dan aparatur ini harus berani katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Karena anggaran ini anggaran publik milik masyarakat,” ungkap Djobo.
Dijelaskannya, untuk APBD Tahun 2024 lebih berat lagi. Walaupun dana transfer itu DAU naik Rp. 600 Milyar lebih tetapi itu karena dia naik maka Alokasi Dana Desa (ADD) juga ikut naik karena harus 10 % dari total DAU, ditambah dengan gaji pegawan dengan ikatan kontrak atau P3K, yang sudah diangkat beberapa tahun terakhir dengan yang diangkat Tahun 2023 ini.
Setelah mencermati keadaan keuangan di 2024 ini maka menurut Djobo kasusunya hampir mirip dengan kondisi keuangan yang dialami di 2023, hanya saja yang di 2023 ini ada sedikit kesulitan buat daerah adalah setelah APBD 2023 ditetapkan baru keluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menggenap ADD, ditambah dengan pemenuhan gaji P3K yang mengakibatkan adanya dinamika hingga sekarang ini.
Selanjutnya demikian Djobo, ada kebutuhan yang memang sangat-sangat mendesak yaitu pemerintah dan DPRD harus mencari solusi pembiayaan peserta PERPARANI utusan Propinsi NTT yang diwakili oleh Kabupaten Alor. “Ini anggarannya di APBD 2023 tidak ada sehingga harus dicari solusi di Perubahan APBD 2023,” ujarnya.
Untuk Tahun 2024 terang Djobo, Alor dipercayakan menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ Tingkat Propinsi NTT, ini harus disiapkan anggaran di APBD 2024. “Karena ini suatu kepercayaan propinsi kepada daerah ini maka harus kita siapkan anggarannya di APBD,” kata Djobo.
Djobo juga menegaskan jika Pilkada Alor Tahun 2024 juga membutuhkan anggaran yang bersumber dari APBD Alor. Kalau Pileg dengan Pilpres itu anggarannya dibebankan kepada APBN sehingga tidak ada soal, tetapi yang namanya Pilkada ini pembiayaannya murni bersumber dari APBD Alor.
Djobo menegaskan jika akan mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati Alor pada Tanggal 4 November 2023, tetapi kita harapkan ada pemahaman yang baik dari pihak DPRD dan juga pemerintah terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi daerah.
Yang kita takutkan itu jelas Djobo jangan sampai dia sama dengan Perubahan APBD 2023 ini. Itu akan repot karena saya sudah lepas tangan. Tetapi tanggung jawab saya masih ada karena di 2024 to, kan begitu. Kita harapkan di masa transisi ini siapapun orang yang akan melanjutkan ini harus jalan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kalau tidak … tidak bisa.
Mantan Asisten III Setda Alor ini juga mengajak semua kita untuk melihat kondisi alam kita saat ini. Masyarakat kita berkebun, tetapi dengan panas seperti saat ini, air juga mulai kurang, makan minum mulai kurang karena tidak ada beras yang murah di pasar. Jangan sampai panas ini berkepanjangan sampai masuk musim tanam 2023/2024 maka masyarakat kita akan kesulitan pangan, ini juga harus dijaga. Ini harus ada di APBD 2024.
Dia mengharapkan agar di APBD 2024 yang akan dibahas dalam akhir tahun ini sudah harus mengakomodir dana tak tersangka untuk mengantisipasi kemungkinan kekeringan yang mengakibatkan berkurangnya pangan di tahun mendatang. “Masyarakat kita sudah siap lahan, tetapi kalau hujan tidak turun mau bagaimana,” pungkasnya.
Djobo menaruh harap agar pimpinan OPD teknis harus memiliki kecakapan dan keberanian menganlisa situsi seperti ini tetapi harus mendapatkan dukungan dari DPRD, jangan hanya mempersoalkan sesuatu yang tidak menguntungkan masyarakat dan daerah.
Tahun 2024 menurut Djobo pembangunan infrastruktur publik agak berat, untul bangun jalan, jembatan tetapi ada tiga jembatan yang harus diprioritaskan tahun 2024 yakni Jembatan Nulle yang harus dibangun, tidak bisa tidak karena kalinya sudah lebar. “Itu kalau kita tidak bangun, hujan turun, manusia mau pi sekolah di kampung sebelah mana bisa jadi,” katanya.
Selanjutnya Jembatan Pido dan Jembatan Kalunan yang kondisinya nyaris sama dengan Jembapat Nule di Kecamatan Pantar Timur. Ini tiga jembatan harus disiapkan anggaran di APBD 2024 untuk dibangun, tandas Djobo.
Bupati Djobo minta agar tidak ada yang pukul dada dan merasa diri hebat, saya tepa kamu disini, ini masyarakat punya barang, kita ini hanya menjembatani saja, karena DPRD itu hanya 30 orang, Kepala Dinas ada sekian banyak. Dan jabatan ini datangnya dari masyarakat, jabatan ini bukan dari sorga turun, atau dari turunan dan tidak bersifat kekal. “Karenna itu kita tidak boleh ada di kita punya sudut, kita punya bingkai pelayanan terus kita baku tepa. Kalau model seperti begini yang kita terapkan maka yang rugi itu masyarakat,” ujarnya sembari menaruh harap agar semua orang harus membuka diri baik-baik, hati ini longgar lalu kerja baku pegang tangan, jaga martabat dan marwah daerah ini.
Ditegaskan Djobo, yang namanya lapar itu semua orang pasti merasa lapar, tetapi jangan rakus, kita harus tahu posisi kita ini dimana. Karena kita ini diutus oleh rakyat datang mewakili mereka sehingga jangan beranggapan bahwa karena terlalu lama di suatu tempat ini sehingga merasa diri paling hebat.
Karena kita terpilih dari orang-orang susah sehingga Djobo minta untuk melihat kembali ke orang-orang susah yang memilih dan mengantarkan kita kepada jabatan yang kita punya saat ini. Semua orang kata Djobo harus mawas diri dalam mengelola anggaran, tidak ada yang selamat karena melanggar aturan, apalagi bekin mafia-mafia itu tidak ada lagi sekarang. Aturan sekarang terlalu ketat, apalagi orang birokrasi. Birokrasi itu tidak mungkin kerja salah karena mereka kerja ikut aturan. *** morisweni .
