KALABHI,RADARPANTAR.com-Jumat 16 Desember 2022, Bupati Alor Drs. Amon Djobo mengambil sumpah dan melantik 100 lebih pejabat struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Alor. Kepada 100 lebih pejabat yang baru dilantik, orang nomor satu di kabupaten yang berbatasan laut dengan negara baru Republik Demokrat Timor Leste (RDTL) ini minta agar jangan mencari untung dari jabatan publik yang dipercayakan kepada masing-masing pejabat.
Dikatakan Djobo apakah mau jadikan jabatan yang diemban saat ini menjadi berkat atau lanak, atau mau jadikan jabatan ini sebagai mencari makan, atau mau cari untung-rugi di itu jabatan.
“Kalau dapat jabatan untuk mau cari makan saja atau mau cari untung.rugi saja maka itu bukan berkat, itu lanak jadi lu mundur sudah,” tandas Amon Djobo.
Sebaliknya terang Djobo kalau betul-betul mau berupaya untuk menjadikan potensi di OPD yang ada untuk meningkatkan PAD dan membiayai kesejahteraan aparatur maka orang tidak perlu itu jabatan struktural, tetapi saat ini banyak PNS yang datang di kantor duduk baku gosip, main HP hilang, main HP hilang.
Dia kemudian memberi contoh yang baru terjadi di Kantor Kesbangpol pimpinan Thomas Adang. “Kemaren bendahara Kesbang datang bayar saya punya honor dia bilang begini, Bapak … ini dorang bisa kasih pindah ko. Saya bilang siapa … ini orang ini, ini, ini … kenapa, bapak, tiap hari dorang datang mengeluh seakan-akan saya ini kepala jadi datang tanya dorang punya perjalanan. Saya bilang saya ini hanya terima uang dan bayar, bagaimana saya mau urus, bekin gaduh, saya ini kepala sakit atur ini manusia dorang ini.
“Manusia sekarang ini kalau kita mau tempatkan di jabatan itu kita mesti telpon Kepala Dinas. Tetapi Kepala Dinas bilang ini orang tidak bisa, kenapa musti taruh disini,” ungkapnya sembari menambahkan, Kepala Dinas juga kalau tidak suka orang setelah kita tempatkan, harus berikan pembinaan, berikan nasehat. “Lu pung kurang disini jadi lu benahi karena kami mau pensiun. Ini tidak, Kepala Dinas tidak mau mengedukasi orang, tidak memberikan pengetahuan, pengalaman bagi orang tetapi omong orang punya tidak bisa kerja … heee, habis lu mau kerja dengan siapa … setan-iblis, suanggi … kan, tentu tidak tooo. Kalau mereka tidak bisa kerja, panggil dorang kasih pembinaan supaya besok-besok mereka bisa kerja dengan baik,” tandasnya.
Amon Djobo menyebutkan jika ada Kepala Dinas yang tidak memanfaatkan waktu kerja untuk bekerja, tetapi duduk omong barang yang tidak laku, bawahan lebih pintar Kepala Dinas tidak pakai di kantor. Ini salah satu tantangan kita saat ini. Mestinya demikian Djobo para staf itu dipacu terus bekerja agar mereka lebih hebat dari Kepala Dinas.
Dia mengaku jika yang satu leting sekarang ini kalau ada yang jadi bupati menggantikannya maka agak berat ini daerah. Sekarang inikan dana DAU, DAK walaupun sudah dialokasikan untuk daerah tetapi ada potong lagi. Jadi seperti orang akal-akal kita. Karena itu para Kepala Dinas kalau ada perjalanan dinas itu harus koordinasi dengan orang pusat.
Menurut Djobo, para kepala dinas harus pintar bangun komunikasi dengan kementroan/lembaga, paling tidak mereka punya nomor kontak itu ada juga di para Kepala Dinas. “Anak-anak sekarang kerja tidak sama ke kami punya kerja dulu. Dulu tidak ada laptop, mesin ketik tetapi duduk sampai pagi kembali pagi kerja terus. Kepala-Kepala Dinas sekarang ini tidak mau belajar. Maka saya bilang tadi … ini dorang pigi kantor minta lihat DPA … Kepala Dinas jalan berapa kali. Lalu Sekretaris jalan berapa kali. Lalu Bidang-Bidang jalan berapa kali. Kalau itu semua diambil alih oleh Kepala Dinas ya dorang bilang kalau begitu kami jangan kerja, kami duduk tunggu saja. Lalu duduk bekin kelompok,” ungkapnya.
Jebolan magister administrasi pubik FISIP Undana Kupang ini mengatakan, jabatan yang tersedia saat ini sangat sedikit dengan PNS yang memenuhi persyaratan. Banyak PNS yang memenuhi syarat untuk kita tempatkan pada jabatan struktural, tetapi jabatan yang tersedia sangat sedikit, itu lah yang membuat eselon dari bawa naik ke atas itu menjadi sulit.
Karena itu kita hanya bisa lihat dari mereka punya NIP, kalau NIP-nya itu 1970-an maka kita harus promosi mereka, kalau tidak mereka mati di itu eselon, ungkapnya.
Djobo mengaku mendapatkan informasi dari sejumlah pimpinan OPD atau Kepala Dinas mengenai beberapa PNS yang hendak ditempatkan pada OPD teknis bahwa PNS yang hendak ditempatkan itu dinilai tidak bisa oleh pimpinan OPD karena yang bersangkutan datang di kantor hanya bisa bicara saja kemudian tanya kapan bisa melakukan perjalanan dinas. “Datang di kantor omong banyak saja taruh tangan di saku (kantong celana) lalu tanya kapan saya jalan. Saya kepala dinas saja tidak jalan koq,” ungkap Djobo menjawab wartawan di Aikoli.
Menurut Djobo beda dengan penempatan PNS pada Jabatan Eselon II itu lebih muda karena melalui seleksi, tetapi yang sulit itu kita mengatur PNS untuk ditempatkan pada jabatan di eselon III dan Eselon IV, karena PNS yang memenuhi syarat terlalu banyak sementara jabatan yang tersedia sangat sedikit. “Untuk Eselon III B ke III A, Eselon IV A ke Eselon III B ini yang repot sekali. Karena jabatan fungsional lebih banyak,” ujarnya. *** morisweni
