KALABAHI,RADARPANTAR.com-Di hari ke-delapan melakukan Reses di Kabupaten Alor. Anggota Komisi XI DPR RI Julie Sutrisno Laikodat (JSL) yang keren disapa Bunda Juli bertemu 158 Kepala Desa dan Bendahara dalam acara bertajuk Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan BPK RI. Dihadapan para Kepala Desa dan Bendahara Desa, Bunda Julie menyampaikan kerinduan hatinya membantu masyarakat di daerah pemilihannya. Saya minta kepada pemerintah Kabupaten Alor ‘tolong pakai saya untuk kepentingan Alor’.
Menurut Bunda pertemuan dengan para Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, SH, MH, Sekda Alor Obeth Bolang, S.Sos, M.Ap, Kepala Kejaksaan Negeri Alor Muh. Nursaitias, SH, MH, Wakapolres Alor, AKP. Yery Puling bukan pertama dan terakhir. Kita terus bersinergi membangun komunikasi, karena jabatan saya sebagai anggota DPR RI masih ada 4 tahun ke depan. “Tolong pakai saya untuk kepentingan Alor,” pinta Bunda Julie disambut riuh tepukan tangan para Kepala Desa dan Bendahara Desa yang hadir memenuhi Aula Hotel Shimpony Kalabahi Alor, Selasa (03/03/2026.
Kepala Desa dan Bendahar Desa se-Kabupaten Alor serius menyimak paparan materi Bunda Juli. FOTO:MORISWENI/RP
Bunda Julie dalam sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menghadirkan nara sumber Wakil Bupati Alor dan Ketua BPK RI Perwakilan NTT Triyantoro dan dipandu Pj. Sekda Alor Obeth Bolang itu menyampaikan terimaksih kepada Kepala BPK RI Perwakilan NTT dan jajarannya. BPK ini datang bukan untuk menakut-nakuti. Jadi kita jadi takut. BPK itu pembina kita semestinya. Karena insya Allah agar kita tidak ke kejaksaan.
Istri mantan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat itu menaruh harap agar pada kesempatan berikut ada pertemuan seperti ini tetapi pesertanya kita dengan OPD-OPD pengelola program. Ada bagsusnya kalau seperti itu.
Ke depan demikian Bunda Julie, kita harus konsentari urus program. Sudah ada nomor telpon saya, kita komunikasi nanti kalau ada hal-hal yang saya bisa masuk sendiri ke kementrian/lembaga … saya akan masuk sendiri untuk perjuangkan. Tetapi ada hal yang tidak bisa sendiri, saya akan minta ada utusan dari pemerintah Kabupaten Alor untuk ikut sama-sama dengan saya ke kementrian.
Salah seorang Kades sedang mengajukan pertanyaan kepada Bunda Julie dalam sosialisasi Akuntabilitas Prngelolaan Dana Desa di Alor. FOTO:MORISWENI/RP
Bunda Julie minta kepada pemerintah Kabupaten Alor untuk menyampaikan kepadanya kebutuhan masyarakat atau program kegiatan dari masing-masing OPD teknis. Saya siap jembati sampaikan itu kepada kementrian/lembaga tetapi tentu dengan dukungan data yang lengkap.
Bunda Julie menyampaikan terimaksih banyak karena mendapatkan banyak informasi dari Kepala Kejaksaan Negeri Alor Mohammad Nursaitias, SH, MH sejak hari pertama melakukan reses di Kabupaten Alor.
Dijelaskan Bunda Juli, pertemuan hari ini lengkap, dihadiri Wakil Bupati Alor, Sekda Alor, Forkopimda dan semua Kepala Desa dan Bendahara Desa di Alor karena kita tidak boleh lagi jalan masing-masing. Ibarat sapu lidi, dia tidak bisa sebatang, dia harus segenggam dan harus diikat, bersama bergandengan tangan agar bisa menyapu kemiskinan yang ada di Alor menuju sejahtera.
Bunda Julie mengaku sudah mengelolingi Kabupaten/Kota bahkan Propinsi lain, saya baru tau hanya Alor ternyata beda sedikit pengelolaan dana desa. Dalam arti dana desanya benar tetapi setelah dana milyaran turun masuk rekening, tetapi saya baru tau di Tahun 2022, ternyata ada Peraturan Bupati Alor itu dimana untuk mencairkan dana desa yang seharusnya dilakukan sendiri oleh Kepala Desa tetapi harus ada surat rekomendasi dari Dinas PMD.
“Pak Kadisnya disini, membenarkan itu,” ungkapnya.
Dalam pengetahuannya jelas Bunda Julie, dana desa itu dikelola dengan metode swakelola di wilayahnya supaya uangnya itu beredar di desa yang bersangkutan. Setau saya seperti itu.
Tetapi di Alor justru beda, karena adanya Peraturan Bupati dimaksud. Ini karena penting, ada BPK, ada Kejaksaan ini penting saya tegaskan sebagai anggota DPR RI, tandasnya.
Dikatakannya, walaupun desa bukan rananya komisi saya di DPR RI, tetapi menurut saya adanya dana desa dari pusat itu harus dikelola dan diurus oleh desa supaya uangnnya beredar di desa.
Saya berharap, Pak Wakil Bupati Alor … saya minta supaya Peraturan Bupati Alor tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Alor dicabut, pinta Bunda Julie disambut tepukan tangan para Kepala Desa.
“Saya ijin kebetulan Ketua Komisi II DPR RI dari Partai Nasdem saya sudah telp beliau, saya ceritera tentang kondisi disini, ternyata beliau juga kaget. Jadi, Pak Wakil Bupati kemaren Pak Kepala Dinas sudah oke, Pak Sekda juga sudah ok. Tetapi ini hari saya mau menyatakan karena Pak Bupati tidak ada, Pak Wakil Bupati ada disini saya minta supaya Perbup itu dicabut,” pintanya sembari menambahkan, jika tidak ia terpaksa akan melaporkan kepada Mendagri untuk panggil Bupati atau Wakil Bupati Alor agar Perbup ini dicabut.
Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, SH, MH mengatakan, dalam kaitannya dengan revisi Peraturan Bupati tentang pengelolaan dana desa yang sudah memang harus dilakukan demikian Winaryo, inikan pendahulu kita yang lakukan. Jujur saja, tentu dengan tujuan yang baik tetapi bisa saja ada plus, minusnya. Tetapi hari ini kita lihat mungkin banyak minusnya, betul ko tidak bapak/ibu desa, tanya Winaryo dan diyakan para Kepala Desa dan Bendahara Desa yang hadir.
Dengan adanya pihak ketiga yang harus mengerjakan dana desa, dan lain-lain kalau dikasih 10 persen saja dari dana desa, kita sudah rugi banyak. Tetapi kalau dikasih desa yang kelola secara swakelola harus dikerjakan dengan baik. Itu yang menjadi harapan kita semua, ujarnya.
Dikatakan Winaryo, kehadiran BPK ini tentu untu menjaga kita sebenarnya. Saya juga selalu ingatkan, Kepala Desa ini saya kenal orang baik-baik semua. Pintar ya ok la … mantap juga la. Cuma, kelola anggaran ini kadang-kadang kita pintar bekin sengaja jadi bodok, itu yang salah, itu yang masalah itu.
Saya harap kepintaran kita digunakan untuk mengelola anggaran dengan baik, kalau memang Perbup Alor akan direvisi. Sehingga desa kita kedepan semakin baik.
Menanggapi kehadiran Bunda Julie di Alor selama berada di Alor Winaryo menyampaikan terimakasih karena Bunda Julie sudah jalan di lapangan melihat keadaan masyarakat. “Semoga dengan kehadiran Bunda Julie bisa melihat keadaan masyarakat. Itu lah beruntungnya kalau kita punya Anggota DPR RI itu mantan Ketua PKK. Jadi tau semua keadaan masyarakat,” ujarnya.
Winaryo menyampaikan kepada Bunda Julie jika Alor di Pilgub NTT beberapa tahun silam itu juga memenangkan Vintor B. Laiskodat (Sumai Bunda Julie). Dulu Alor juga memenangkan Pak Viktor juga. Jadi harus dilihat, pinatnya.
Wakil Bupati Alor menaruh harap kepada Bunda Juli, meski orang asli Alor tidak ada yang menjadi Anggota DPR RI. “Tetapi kami anggap bahwa Ibu Julie orang Alor, yang punya hati Alor, yang bisa melihat Alor,” ujar Wakil Bupati Alor disambut tepukan ratusan Kepala Desa dan Bendahara Desa yang hadir memenuhi Aula Hotel Shimpony Kalabahi.
Mewakil pemerintah Kabupaten Alor, bersama Bupati Alor kami menyampaikan terimakasih kepada Bunda Julie yang bisa hadir di Alor, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu kami semua. “Saya dengan Pak Sekda siap bersama-sama mendampingi kalau memang harus kementrian minta program,” pungkasnya.
Kepada Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Winaryo juga menyampaikan terimakasih atas kehadirannya di Alor untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Saya berharap di pemerintahan kami ini jangan ada yang masuk penjara, jangan ada kepala desa yang masuk penjara. BPK datang untuk jaga kita, lihat kita sehingga kita kerja ini selalu dalam track lurus, pungkasnya. *** morisweni
