KALABAHI,RADARPANTAR.com-Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, SH, MH menepis rumor liar yang kencang dikembangkan komunitas masyarakat yang kurang bertanggung jawab jika ia sedang melakukan gerakan mengkudeta pasangannya Iskandar Lakamau, SH, M.SI-Bupati Alor yang sedang dalam proses pemulihan setelah jatuh sakit beberapa waktu silam. Rocky Winaryo menegaskan JANGANKAN NIAT, BERPIKIR SAJA TIDAK ADA DALAM BENAKNYA untuk mengkudeta Iskandar Lakamau dari puncak kepemimpinan Nusa Kenari tercinta.
Menepis adanya rumor jika Wakil Bupati Alor sedang melakukan manuver politik mengkudeta Iskandar Lakamau, SH, M.SI dari puncak kepemimpinan Alor, Rocky Winaryo menegaskan, di Alor inikan lebih suka menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax karena kudeta itu tidak dibenarkan undang-undang.
Aturan kita kan jelas jika tidak bisa melakukan kudeta atau seperti apa, ujarnya orang nomor dua di Kabupaten Alor ini saat ditemui di Ruang Kerjanya.
“Tolong dicatat ya, selain undang-undang melarang … saya juga tidak pernah berpikir tentang kudeta. Saya mau sampaikan bahwa jangankan niat, berpikir saja tidak pernah untuk itu (kudeta) … tidak pernah berpikir untuk kudeta,” sebutnya tegas.
Saya malah berharap agar Bupati Alor cepat kembali sembuh atau pulih dari sakit. Hanya banyak yang mengembangkan hoax kalau saya mau kudeta, kata Winaryo.
Soal surat dari Pemkab Alor yang pernah disampaikan kepada Gubernur NTT dan telah dibalas melalui Sekda NTT itu menurut Winaryo, itukan pemerintah daerah meminta petunjuk dari Gubernur NTT, dan dari aspek aturan memang harus seperti itu.
“Karena Bupati sakit, kami harus minta petunjuk, jalannya harus minta petunjuk Gubernur NTT. Dan itu bukan jalan menuju kudeta. Kudeta itukan pikiran mereka saja,” ujarnya sembari menegaskan lahi bahwa jangkan berniat untuk mengkudeta, berpikir saja tidak pernah ada dalam benak saya.
Wabup Alor juga menepis opini bahwa rencana keberangkatan sejumlah anggota DPRD Alor menjenguk Bupati Alor yang sedang dalam proses pemulihan di Jakarta merupakan bagian dari rencananya untuk melakukan kudeta. “Saya waktu itukan dalam sidang di dewan, DPRD minta untuk mau ketemu. Ya tentu saya bilang silakan. Masa saya harus bilang tidak boleh. Mungkin dewan punya niat yang tulus untuk menjenguk Bupati,” sebutnya.
Jadi, tidak benar kalau saya yang meminta dewan pergi jenguk bupati di Jakarta. Banyak ‘gorengan’ yang dibekin sangat-sangat jahat seolah saya yang minta dewan ke Jakarta, tetapi kan batal juga, ujar Winaryo.
Sedangkan kebijakan mutasi yang dilakukannya demikian Winaryo, bertujuan untuk penataan birokrasi dan penyegaran. Dan, diatas 70 persen dari ASN yang dimutasi menyampaikan terimakasih kepada pemerintah daerah.
Soal wewenang saya kira jelas menjadi kewenangan saya untuk melakukan mutasi setelah ,mendapatkan kewenangan dari Bupati Alor. Kalau ada yang salah secara teknis akan dilakukan penyesuaian, tambah Winaryo.
Saya pikir tidak ada masalah karena sebenarnya ASN yang dimutasi pada dasarnya tidak ada masalah, banyak yang minta terimakasih. Hanya dilakukan penyesuaian terhadap hal-hal teknis, sebutnya.
Soal Eselon II, saya akan bertemu dengan Pak Bupati untuk meminta masukan dari Pak Bupati karena untuk Eselon II, kemaren itu Pak Bupati sudah bicara sebelum menderita sakit. Tetapi sekarang ini nanti saya ke Jakarta untuk bertemu, kata Winaryo dan menegaskan bahwa untuk mutasi Eselon II tetap arahannya harus dari Bupati Alor, karena Bupati saat ini sudah bisa berkomunikasi.
Dia menambahkan lagi bahwa mutasi Eselon II memang harus ada arahan dari Bupati. Jadi, tidak ada masalah karena nanti Bupati yang arahkan. Karena ada Jabatan Eselon II yang saat ini kosong sehingga harus diisi.
Soal nama-nama Calon Pejabat Eselon II demikian Winaryo, nanti disebutkan Bupati Alor. Jika sesuai dengan yang diarahkan Bupati Alor ya sudah. Jadi nanti isi Jabatan Eselon II yang kosong tetapi ada Job Fet, karena soal Job Fet ini sudah disampaikan Bupati waktu kemaren bahwa harus. Jadi, kita tetap Job Fet … nanti isi yang kosong, beberapa yang nanti akan digeser tetapi semua itu tujuannya baik.
Sekali lagi kata Winaryo, semuanya harus berdasarkan arahan Bupati karena kondisi Bupati makin hari makin baik, sudah bisa berkomunikasi secara baik tetapi saran dari Wakil Bupati pasti ada juga. Karena Wakil Bupati banyak juga mendapatkan informasi dari publik jika ada Pejabat Eselon II yang sulit ditemui warga, ada juga yang warga mau ketemu tetapi tidak selalu di kantor, ini juga yang akan menjadi salah satu bahan evaluasi.
Menariknya Winaryo Surat Keputusan Bupati Alor yang ia teken untuk 1.800 P3K itu memakan anggaran Rp. 7 Milyar lebih/bulan. “Kemaren saya tekan SK untuk 1.800 P3K dan harus dibayar gajinya Rp. 7 Milyar lebih tidak ada yang protes. Kenapa yang saya teken SK mutasi untuk 112 ASN yang tidak perlu kita keluarkan uang ini yang jadi soal,” katanya setengah bertanya.
Kenapa tidak protes supaya Wakil Bupati Alor jangan tanda tangan 1.800 SK P3K, tunggu Pak Bupati Alor. Mutasi itu sudah dengan arahan Gubernur bahwa Wakil Bupati Alor hanya melaksanakan kewenangan Bupati Alor, kata Winaryo menambahkan. *** morisweni
