KALABAHI,RADARPANTAR.com-Sisah satu bulan lebih Tahun Anggaran 2022 kita akhiri. Tetapi, Pembangunan Gedung Baru Kantor DPRD Kabupaten Alor tidak mengalami tanda-tanda kapan rampungnya. Bangunan utama saja belum rampung dibangun. Belum dengan item bangunan lainnya. Menanggapi lambatnya capaian fisik pembangunan gedung dua lantai ini, Bupati Alor Drs. Amon Djobo, M.AP minta PT. Citra Putera La Terang selaku pihak ketiga untuk menyelesaikan pembangunan Kantor Baru Wakil Rakyat itu dalam tahun ini (2022).
Kemaren saya sudah marah Bagian Umum Setda Alor. Gedung DPRD harus selesai ini tahun. Jika waktu kontrak normal berakhir, pihak ketiga dikasih adendum waktu dan harus selesai, tidak boleh tidak, pinta Bupati Djobo di Kalabahi, Kamis (17/11).
Meski minta Bagian Umum Setda Alor untuk mendorong pihak ketiga menyelesaikan pembangunan Gedung DPRD Alor dalam tahun ini (2022), Amon Djobo tetap mengingatkan kepada pihak ketiga untuk tidak boleh kerja sembarangan itu. “Kerja tidak boleg sembarangan. Kerja harus ikut ketentuan,” pinta Djobo mengingatkan.
Dia mengingatkan lagi bahwa untuk Kantor DPRD yang dibangun dengan total anggaran sebesar Rp. 25 Milyar lebih, termasuk Pembangunan Pasar Kadelang, kita harapkan akhir tahun ini harus selesai, bahkan mungkin ada tambahan waktu atau adendum sampai habis masa adendum itu harus selesai. Tidak bisa tidak sehingga asas manfaatnya sudah harus bisa jalan.
Selain Pembangunan Gedung DPRD dan Pembangunan Pasar Kadelang, beberapa proyek fisik juga kita lakukan pendampingan dengan kejaksaan. Pendampingan itu bukan untuk menutup korupsi, tetapi pendampingan dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah hukum, kata Djobo.
Ditambahkan Djobo, pendampingan itu dilakukan supaya mencegah kemungkinan terjadinya masalah hukum dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga. Dengan pendampingan kejaksaan, pihak ketiga atau penyedia jasa dipacu untuk bekerja sesuai dengan ketentuan. Jadi, tidak ada baku tabrak kiri, baku tabrak kanan. Apalagai pada akhir tahun dilakukan pemeriksaan oleh BPKP.
Dia menjelaskan, proyek-proyek fisik yang berat seperti Jalan Kalabahi-Mainang-Bunggeta itu yang saya lihat di lokasi belum mencapai 30 %. Saya sudah minta dinas teknis, kontraktor dan konsultan untuk pacu cepat karena ini dana DAK. Dana DAK ini jika progres fisiknya tidak mencapai 75 % maka kita bisa berikan sangsi, tetapi mau dibiayai dari mana lagi kalau pekerjaannya tidak selesai.
Djobo menegaskan jika pemerintah konsisten dengan janji kepada masyarakat Mataru membangun jalan hingga masuk Kalunan dengan mengalokasikan dana di APBD 2022. Pemerintah daerah sudah berupaya meyakinkan pemerintah pusat menyiapkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tetapi jika sampai tidak selesai sesuai kontrak dan termasuk adendum atau perpanjangan kontrak maka pihak ketiga yang bekerja ‘main-main’.
Dinas Pekerjaan Umum demikian Djobo harus kawal sehingga pada akhir tahun itu paling rendah itu progres fisiknya mencapai 90 %. Sehingga tahun yang akan datang itu kita sudah tuntaskan pembangunan jalan hingga Kalunan dan Eibiki.
Untuk Ruas Jalan Kabir-Kaera juga harus Dinas Pekerjaan Umum dorong percepatan karena disana ada satu jembatan, harus dorong pihak ketiga sehingga sampai akhir tahun itu fisiknya mencapai 100 %, pintanya.
Untuk tiga ruas jalan di Pantai Selatan atau di ABAD Selatan terang Djobo sudah dikerjakan mencapai 60 %. Kita harapkan hingga akhir tahun 2022 harus selesai semuanya.
Selaku Bupati Alor, Djobo minta masing-masing OPD untuk bertanggung jawab terhadap pelaksaan kegiatan fisik tahun ini. Jika hingga akhir tahun tidak dapat dilaksanakan hingga tuntas karena pihak ketiga kerja ‘main-main’ maka masyarakat datang demo di OPD yang berkenan. Datang demo di pihak ketiga yang kerja, titik. Jangan datang demo bupati di Kantor Bupati, karena selaku bupati, kami sudah penuhi janji kami dengan masyarakat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan menuju Mataru.
Kecuali uangnya tidak disiapkan pemerintah, pemerintah tidak bayar sesuai prosentase kerja baru pemerintah disalahkan, tetapi pemerintah sudah letakan kebijakan, sudah siapkan anggarannya karena bangun jalan ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat, ungkap Djobo.
Amon Djobo menegaskan jika ia tidak bisa dikibuli OPD teknis untuk menyampaikan progres fisik yang dicapai masing-masing OPD karena ia selalu berada di lapangan. “Saya setiap hari ada di lapangan. Karena itu saya tidak pernah tidur. Bupati lain itu periode kedua itu dia duduk senang-senang. Saya di lapangan terus. Karena itu kamu tidak bisa bohong saya,” tandasnya.
Untung saya ada di Padang Alang minggu lalu, lewat Mataru baru saya lihat kalau jalan itu baru kerja 17 %, padahal sudah mau habis waktu. Dananya Rp. 5,4 milyar dengan volume 2,5 KM, ungkap Djobo.
Kerja model seperti begini masyarakat bilang pemerintah tidak beri perhatian, padahal pemerintah sudah letakan dalam program, sudah siapkan anggarannya di APBD. Sekarang pihak ketiga yang kerjanya yang kerja tetapi harus dikawal terus oleh OPD teknis. Kalau OPD teknis anggap bahwa pihakketiga itu tidak bisa kerja kasih PHK saja dan berikan kepada orang lain untuk melanjutkan pekerjaan, pintanya.
Djobo menegaskan, jika progres fisiknya tidak mencapai 90 % maka termin ketiga untuk ruas jalan itu termasuk semua kegiatan fisik yang dibiayi dengan DAK tidak dapat diusulkan pencairan tahap III.
Menurutnua, kalau seperti demikian kerejanya maka sampai kapan lagi baru jalan yang layak itu bisa masuk hingga Kalunan-Ibukota Kecamatan Mataru, masyarakat sudah pasti sengsara, padahal uangnya sudah ada tetapi pihak ketiga yang kerja main-main.
Orang nomor satu di Kabupaten Alor ini kemudian memberikan contoh, beberapa tahun silam di Dinas PU, DAK sebesar Rp. 10 milyar untuk bangun jalan dari Buraga itu karena prosesnya terlambat dan begitu dapat Covid-19 dihentikan semuanya itu. “Itu uang bukan kita cetak di Alor. Ini pengalaman buruk yang tidak perlu terjadi lagi,” ungkapnya.
Menurut Djobo, pimpinan OPD yang kelola DAK fisik mestinya tidor tidak sono dan selalu ada di lapangan. “Kita boleh rapat dan marah terus tetapi tidak mungkin mencapai hasil yang maksimal,” katanya sembari menegaskan, serapan APBD kita tergolong tinggi karena ada di angka 80-an persen tetapi fisik dan kualitas harus berimbang.
Djobo mengingatkan kepada pihak ketiga untuk tidak asal kerja kegiatan-kegiatan fisik karena waktunya sudah mepet.
Menariknya terang Djobo meski banyak kegiatan fisik yang pembangunannya belum mencapai 100 persen tetapi selaku Bupati Alor, ia merasa lega karena serapan APBD untuk tahun ini, Alor sudah berada diatas 80 persen. Dia berharap agar bisa menembus 96-98 persen hingga akhir tahun 2022. *** morisweni
