KALABAHI,RADARPANTAR.com-Ini hutang yang harus ditebus pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor kepada tenaga medis (Nakes) yang menangani covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Pemerintah dan DPRD sepakat untuk membayar insentif Nakes Covid-19 Tahun 2021 di rumah sakit milik Pemkab Alor itu melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angagran 2022.
Kemaren kita sudah rapat dengan Komisi III DPRD Alor, pada saat kita susun APBD Tahun Anggaran 2022 itukan tidak ada informasi sama sekali terkait mengenai kewajiban daerah mengalokasikan dana untuk insentif tenaga kesehatan di RSUD Kalabahi yang urus covid-19. Karena itu di APBD murni Tahun Anggaran 2022 tidak kita akomodir. Tetapi sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPRD untuk bayar hak tenaga medis itu di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, sebut salah seorang anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor, Melki Belly, S.Sos. M.SI menjawab media ini melalui telpon whatsApp, Rabu (03/02).
Belly yang juga Asisten III Setda Alor ini mengaku, setelah penetapan APBD 2022, di Januari 2022 setelah tenaga kesehatan mengecek di rekening mereka baru ketahuan kalau tidak ada anggaran yang ditransfer masuk. Setelah dilakukan pengecekan baru diperoleh informasi jika kewenangan untuk membayar insentif tenaga kesehatan covid-19 di RSUD Kalabahi itu sudah diserahkan kewenangannya ke daerah.
“Ini barang kita tidak bisa ambil-ambil uang ko bayar saja. Kita harus rencanakan. Dari awal kita tidak rencanakan itu karena kita berpikir tidak ada dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membayar insentif Nakes yang menangani covid-19. Sebelumnya kan ditransfer langsung ke rekening masing-masing Nakes,” sebut Belly.
Jadi, demikian mantan Sekretaris Bappeda Alor ini jika sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPRD Alor untuk dibayar di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
Belly mengaku setiap kali dalam penyusunan anggaran, yang namanya hak orang itu selalu diprioritaskan pihaknya. Tidak mungkin tidak, itu hal yang sangat prinsip karena menyangkut dengan orang punya hajat hidup.
Karena kita tidak diberikan semacam regulasi yang memungkinkan untuk harus daerah yang bayar pada waktu itu sehingga kita tidak bisa siapkan anggaran di APBD, terangnya.
Dalam rapat dengan Komisi III DPRD Alor jelas Belly, sudah disepakatai untuk disiapkan anggaran di Perubahan APBD TA 2022 untuk menampung hak para tenaga medis yang menangani covid-19 di RSUD Kalabahi sebesar Rp. 2,9 Milyar lebih.
Menurut Belly, dari awal kalau pihaknya mengetahui ada ketentuan dan kita tahu, pasti kita siapkan uang untuk bayar. Ini menyangkut orang punya hak. Mereka yang ada di garda depan untuk tangani covid-19 koq masa kita tidak anggarkan.
Secara terpisah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dr. Ketut Indra Prasetya mengatakan, insentif tenaga medis yang menangani covid di RSUD Kalabahi 2021 yang sudah terverivikasi itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tantang Pemberian Insentif dan Santunan Kamatian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dibebankan ke APBD dan dibayar melalui Dinas Kesehatan. “Dan itu sudah berproses di DPRD dengan Komisi III,” ungkap Ketut.
Ketut mengaku hingga saat ini pihakknya belum melakukan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 di RSUD Kalabahi karena tidak tersedianya anggaran. “Tugas kami itu mengajukan usulan. Kalau disetujui DPRD dan TAPD, kita siap bayar,” ujarnya sembari menambahkan, prinsipnya pihak management memiliki komitmen untuk membayar semua yang menjadi hak tenaga kesehatan. Hanya saja anggarannya belum ada … bukan ada anggaran baru management tidak mau bayar, tandasnya. *** morisweni
