KALABAHi,RADARPANTAR.com-Boleh jadi ini klarifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kelaisi Kecamatan Alor Selatan Tahun Anggaran 2019, Yeri Makena, ST terhadap klaim bahwa proyek yang dikerjakan dengan Dana Aloksi Khusus (DAK) itu bakal mubasir. Kepada RADARPANTAR.com, Makena menegaskan, pembangunan jaringan irigasi dengan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) itu tak bakal mubasir sebagaimana yang diklaim salah seorang aktivis anti korupsi, Gerson Blegur.
Diakui Yeri Makena, dalam pelaksanaan pekerjaan pihaknya menemukan permasalahan sosial, dimana ada penghadangan tanah milik warga.
“Sekitar tiga kali warga gantung daun sebagai tanda untuk tidak boleh ada aktivitas di lokasi gantung daun. Mereka gantung daun di dalam bendungan sendiri, di saluran juga begitu. Tiga kali kami hadapi permasalahan itu dan kita sudah atasi tetapi ada satu yang tidak bisa, yaitu di pembangunan saluran sehingga kita tidak lanjut bangun di situ,” ungkap Makena.
Karena tidak bisa dilanjutkan pembangunan ke saluran awal sehingga jelas Makena, salurannya dialihkan ke belakang menuju lokasi Ima Langmau sekitar 117 meter sebagai penggantinya. “Ini sebagai pengganti dari yang tidak kita bangun karena orang gantung daun,” tambahnya.
Dijelaskannya, pekerjaan ini bukan kontrak volume panjang, kontraknya volume meter kubik. “Kita pung bek up data juga ada, bek up data untuk pekerjaan saluran itu ada, bendungan juga ada,” ungkapnya.
Sementara itu pipa demikian Makena, memang kelihatan itu adalah bagestingnya atau kayu perancang untuk menahan pipa. Jadi, kalau setelah pekerjaan ini selesai mau diangkat atau dibongkar bagestingnya oleh masyarakat juga terserah karena ada penyanggahnya itu dari pipa yang sudah dipasang sesuai dengan gambar yang ada, karena beban air juga tidak seberapa dengan penopang.
“Untuk pekerjaan talang saya kira tidak ada masalah. Saluran juga tidak ada masalah. Malahan volume untuk saluran itu dibangun lebih,” ujar Makena.
Mengenai keterlambatan pekerjaan terang Makena, kontraktor pelaksana sudah dikenakan untuk membayar denda keterlambatan sekitar Rp. 160-an juta dan sudah disetor oleh kontrak pelaksana ke kas bendahara umum daerah (BUD).
Makena mengaku ada sedimentasi di dalam situ, namanya bendungan … dan itu ada masa pemeliharaannya, terus ada operasi pemeliharaan dari dinas juga yang nanti kita sudah siapkan untuk bersihkan bendungan. Karena tambah Makena, kalau kita tidak buat begitu sedimentasi ini akan menghambat jalannya air sehingga tidak bermanfaat lagi.
Menurut dia, dimana-mana kalau saluran itu kalau tidak ada operasi pemeliharaan pasti dia akan sedimentasi. Nah, sedimentasi ini bukan masalah yang dibuat oleh manusia tetapi itu karena faktor alam.
Makena mengaku pembangunan jaringan irigasi ini sedang dalam masa pemeliharaan hingga Mei 2021. Sebelum final hand over (FHO), pihaknya akan mendatangi lokasi pembangunan untuk mengecek item pekerjaan mana yang rusak, item pekerjaan mana yang tidak berfungsi kita fungsikan baru diteken berita acara FHO-nya.
Meski belum FHO tetapi uang sudah cair 100 % karena menurut Makena, di Kepres menegaskan bahwa jika kontraktor memasukan jaminan maka uangnya bisa dicairkan semuanya. “Kalau tidak menyelesaikan pekerjaan berarti kita sita jaminan,” jelas Makena.
Ditambahkannya, selama dalam masa pemeliharaan jika kontraktor tidak mampu memperbaiki pekerjaan atau lalai maka pihaknya akan menyita jaminan dan mengerjakan sendiri.
Sambil menunjukan dokumen kepada media ini Yery Makena menambahkan, sudah menyiapkan semua dokumen mulai dari kontrak, addendum, berita acara PHO, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, ada beck up data, gambar terlaksana dan gambar rencana dan sementara diperiksa oleh BPK RI Perwakilan NTT. Dia mengaku, untuk masalah sosial yang dihadapi pihaknya di lapangan itu diluar kemampuan pihaknya untuk menyelesaikannya. ***morisweni
