KALABAHI, RADARPANTAR.COM-Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Drs. Sony Alelang menegaskan bahwa polemik antara pemerintah dan Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek, SH tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Pasalnya, pemerintah tidak bermasalah dengan DPRD sebagai institusi, pemerintah hanya bermasalah dengan satu orang dalam kapasitas sebagai ketua.
Kepada RADARPANTAR.COM di Ruang Kerjanya Alelang mengatakan, sistim pemerintahan tetap bergerak oleh karena pemerintah tidak bermasalah dengan DPRD sebagai institusi melainkan bermasalah dengan satu orang di DPRD dalam kapasitas sebagai ketua.
Jadi, kalau satu terganggu yang lain tetapi berfungsi karena ada unsur pimpinan DPRD yang lain. “Kepemimpinan di DPRD itukan menganut prinsip kolektif kolegia. Jadi kita berhalangan karena ada sedikit masalah maka yang lain bisa jalan seperti biasa,” tandas Alelang menjawab RADARPANTAR.COM.
Ditambahkan Alelang, pemerintah bermasalah bukan dengan DPRD secara institusi keseluruhan. Kita hanya bermasalah dengan satu orang yang kapasitasnya ketua. Pimpinan dewan itu kan kakak tahu to kolektif kolegia. Kalau satu orang bermasalah ya yang lain bisa pimpin. Jadi, pekerjaan ini pekerjaan sistim yang sudah diatur oleh regulasi seperti itu sehingga ketika ada buntu di salah satu maka pekerjaan tidak terganggu karena yang lain bisa menggantinya.
Meski begutu Alelang mengaku menghargai semua masukan masyarakat agar pemerintah segera menghentikan polemik dengan Ketua DPRD Alor dan berdamai. Siapa yang tidak mau berdamai, yang penting ada itikad baik dari semua pihak terkait. Kalau misalnya itu hanya kemauan dari luar sementara dua pihak masih berbeda pendapat ya tidak bakalan terjadi. Kan yang mau berdamai ini kan pihak-pihak ini to.
Alelang menambahkan, pemerintah tidak bersengketa antar institusi. Kita institusi tetapi di sana tidak institusi. Di sana itu orang perorangan. Selanjutnya, pekerjaan ini sistim, jadi tidak akan terganggu kalau ada yang beranggapan bahwa dengan kondisi ini pelayanan terhambat itu tidak.
“Coba om lihat, ketika masalah mulai panas … tetap pemerintahan ada jalan ne,” ujar Alelang se,mbari menambahkan, tidak ada orang yang mau bersengketa tetapi tergantung kedua bela pihak. Yang datang sampaikan permohonan agar pemerintah dan ketua DPRD segera berdamai inikan masyarakat tetapi kalau kedua pihak tidak miliki itikad baik kan sama saja. Harusnya kedua-duanya miliki itikad baik untuk berdamai.
Kalau sudah beginikan butuh mediasi. Kan masing-masing pasti jaga gengsi. Ada yang menyarankan gubernur agar dapat memediasi. Itu bisa saja terjadi karena gubernur sebagai pelaksana pemerintah pusat yang ada di daerah, ujarnya. ***morisweni
