Pengawas Sebut Guru-Guru Minta Mutasikan Kepala SMK Negeri Muriabang

Salah seorang siswi penerima PIP sedang memberikan keterangan kepada salah seorang guru SMKN Muriabang.FOTO:ISTIMEWAH
Salah seorang siswi penerima PIP sedang memberikan keterangan kepada salah seorang guru SMKN Muriabang.FOTO:ISTIMEWAH

RADARPANTAR.com-Pengawas SMK, Arsad Baddu menyebut sebagian besar guru-guru minta agar, Yunita Regina Manikita, S.Pd  dimutasikan atau digeser dari Kepala SMK Negeri Muriabang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor.  Permintaan itu terungkap dalam rapat dewan guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Komite Sekolah.  

Arsad Baddu yang dikonfirmasi media ini ,media ini melalui sambungan telpon, Selasa (15/02) mengaku, rapat antara dewan guru dan Kepala SMK Negeri Muriabang yang dihadiri Ketua Komite Sekolah,  Agus Laa, S.Sos dan dirinya selaku pengawas SMK itu dimaksudkan untuk mengklarfikasi  dana-dana yang disangkakan kepada kepala sekolah.

Bacaan Lainnya

Intinya demikian Baddu, teman-teman guru yang tiga orang itu mereka tidak mau cabut itu laporan di kejaksaan … memang kita juga tidak mau bujuk mereka untuk cabut, kita turun itu untuk klarifikasi saja …  penggunaannya bagaimana, bukti-buktinya bagaimana … itu yang kita klarifikasi.

Tetapi terang Baddu,  teman-teman guru bersikeras, mereka tidak mau cabut itu laporan. Ini barang ini kan harus dibuktikan na … kita turun ini kan karena waktunya singkat sehingga tidak bisa kita cari bukti secara detail.  

Menurut Baddu, Kepala SMK Negeri Muriabang dalam rapat itu juga komplein terhadap laporan beberapa orang guru di kejaksaan tetapi beberapa orang guru bersikeras. “Hampir semua guru berseberangan dengan beliau,  ini yang jadi persoalan juga  … guru-guru anggap bahwa bukti-buktinya itu tidak seperti itu. Buktinya ada yang dibuat-buat dan lain-lain sebagainya. Intinya seperti itu,” sebut Baddu sembari mengatakan jika  nanti ada rapat lanjutan di hari Jumat pekan ini. 

Dijelaskan Baddu, dalam pertemuan dengan dewan guru yang dihadiri Ketua Komite itu Kepala SMK Negeri Muriabang tetap memberikan laporan tetapi kan guru-guru anggap bahwa laporan itu ngaur … tanggapan itu ngaur.  “Tanggapan tidak berdasarkan kepada apa yang terjadi di lapangan. Boleh saja bahwa laporan-laporan itu bukti di lapangannya (maksudnya laporan kepala sekolah) dianggap putar balek dan lain-lain sebagainya,”.  

Teman-teman guru keras juga tu … artinya apa yang mereka pendamkan selama ini kita pancing dan mereka omong secara terbuka lah. Tidak ditutup-tutupi begitu kan, kata Baddu.  

Menanggapi pertanyaan media ini mengenai pandangannya sebagai pengawas terhadap masalah ini, Baddu menegaskan  artinya ini barang ini kan kalau kita lihat banyak hal yang ini ya … karena ada aturan, kemudian kebijakan … kadang kita tabrak aturan dengan kebijakan. Ada juga kita tidak buat payung hukum, misalnya pertemuan dengan orang tua terlebih dahulu, ada notulen rapat terlebih dahulu, ada tanda tangan, itu yang kita jadikan sebagai bukti untuk ambil kebijakan soal PIP.  “Ini langsung potong masuk ke komite itu kan … seharusnya ada persetujuan dulu. Ibu Kepala langsung-langsung saja,” ungkapnya.

Menurutnya, itu  yang nanti kita buktikan lagi dengan orang tua yang anaknya penerima PIP. Rapat kemaren inikan dengan dewan guru-guru saja sehingga kesannya kita baru dengar dari sepihak. Hari Jumat ada rapat lagi dengan guru-guru.

Baddu mengaku banyak guru di SMK Negeri Muriabang yang berseberangan dengan kebijakan yang diambil Kepala Sekolah.

Menurut Baddu, guru-guru di SMK itu menyampaikan tuntutan intinya agar Kepala Sekolah segera dimutasikan dari sekolah itu atau digeser ke tempat lain sehingga nyaman lingkungan, nyaman lain-lain juga.  

Karena hanya seorang diri mewakili pengawas melakukan pertemuan dengan dewan guru dan kepala sekolah sehingga ia harus menyampaikan informasi yang diperoleh dalam pertemuan itu kepada pimpinan dan Ketua MKKS baru diambil kebijakan.

Ditambahkan Baddu, lingkungan sekolah kalau sudah tidak nyaman maka otomatis menghambat proses pembelajaran, itu yang kita sesalkan sehingga kita harus cari jalan keluar yang terbaik. Dengan begitu lingkungan nyaman, proses pembelajaran juga nyaman.

Dia menegaskan permintaan guru-guru agar segera memutasikan Kepala SMKN Muriabang itu akan disampaikan kepada pimpinan karena itu kebijakannya ada di atas. “Pindah itukan kebijakannya diatas tetapi kita ya bisa mengemukakan dengan alasan-alasan yang masuk akal kan bisa saja. Kalau banyak yang sudah sudah tidak suka itu kita sudah tidak nyaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” tandasnya.

Sebagaimana diberitkan media ini sebelumnya bahwa  Kepala SMK Negeri Muriabang, Yunita R. Manikita, S.Pd dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Alor, Senin 07 Februari 2022. Manikita dilaporkan karena diduga ‘makan uang’ PIP siswa dan dana BOS di sekolah yang dipimpinnya.

Yang menarik, Manikita dipaksa untuk berurusan dengan aparat penegak hukum  justru oleh staf yang tidak lain guru kontrak di sekolah yang dipimpinnya. Guru kontrak yang mestinya harus bersinergi dengan kepala sekolah melakukan proses belajar mengajar tak mampu menahan cara Manikita memimpin sekolah itu sehingga memilih melaporkannya kepada Kejaksaan Negeri Alor.  

Mewakili guru kontrak yang mengajar di SMK Negeri Muriabang,  Adiyanto Nanggi, SH, Desi Natalia Beri Yaru, S.Mat dan Yeni Wasti Laa, S.Mat resmi melayangkan laporan dugaan ‘makan uang’ yang dilakukan Kepala SMK Negeri Muriabang. Sebagian dari Dana BOS yang sebenarnya merupakan hak guru kontrak dan dana PIP untuk 52 siswa juga ludes disikat Manikita.  

Usai melaporkan Kepala SMK negeri Muriabang ke Kejaksaan Negeri Alor, Adiyanto Nanggi dan Desi Natalia Beri Yaru kepada media ini mengaku, berulang kali pihaknya meminta kepada Kepala Sekolah untuk membayar hak mereka selaku guru kontrak yang ada di Dana BOS tetapi tak pernah digubris sang Kepala Sekolah.  

Melalui surat yang diteken Adiyanto Nanggi, SH, Desi Natalia Beri Yaru, S.Mat dan Yeni Wasti Laa, S.Mat selaku guru kontrak di sekolah itu, mereka akhirnya memutuskan untuk melaporkan Kepala SMK Negeri Muriabang ke Kejaksaan Negeri Alor.

Dalam surat dengan perihal pengaduan itu dijelaskan, Yunita R. Manikita, S.Pd menyalahgunakan Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) meliputi,  Tahap II sebesar Rp. 21 Juta, Tahap III senilai Rp. 32 Juta sehingga totalnya Rp. 53 Juta.

Menurut Adiyanto Nanggi dan kawan-kawan, Kepala Sekolah, Yunita R. Manikita, S.Pd dan Bendahara PIP, Marce M. Abang, SE melakukan pencairan dana PIP di bank di Kalabahi. Setelah pencairan dana PIP, Kepala Sekolah tidak melakukan pertemuan dengan orang tua siswa penerima dana beasiswa PIP.

Selanjutnya, dana beasiswa PIP sebesar Rp. 53 juta tersebut tidak dibagikan kepada siswa yang menjadi sasaran bantuan beasiswa PIP, namun dipergunakan oleh Kepala Sekolah secara sepihak tanpa pertanggung jawaban yang jelas kepada orang tua siswa penerima dana beasiswa PIP.

Lacurnya tambah Adiyanto Nanggi, dari nama-nama siswa penerima dana beasiswa PIP untuk SMKN Muriabang, ada diantara siswa yang sudah meninggal dan ada yang sudah tamat tetapi namanya masih tercatat sebagai penerima beasiswa PIP.  

Dijelaskan tiga guru kontrak itu bahwa sesuai Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Bab V tentang penggunaan Dana BOS reguler Pasal 13 Ayat (1) tentang pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  ayat (1) digunakan paling banyak 50 % dari jumlah keseluruhan alokasi dana BOS regular yang diterima sekolah. Pasal 13 Ayat (2) pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada guru dengan persyaratan: berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), tercatat dalam DAPODIK, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dan belum mendapatkan tunjangan provesi guru.

Sesuai Permendikbud Bab V Pasal 13 Ayat (2) ini sebut Adiyanto Nanggi dan kawan-kawan,  maka saya atas nama: Adiyanto N. Nanggi, SH terdaftar di dalam DAPODIK sehingga berhak menerima pembayaran 50% dari dana BOS, akan tetapi selama Tahun 2020 hingga 2021 tidak dibayar oleh Kepala Sekolah atas nama Yunita R. Manikita, S.Pd dengan alasan yang tidak jelas.  

Ketika pihaknya menuntut hak mereka sebagai guru kontrak dalam pertemuan dengan Kepala Sekolah, hanya marah dari Kepala Sekolah yang selalu mereka terima sebagai jawaban.  

“Ketika kami menuntut hak kami yang tidak dibayar selama 10 bulan dan mempersoalkan dalam rapat dewan guru, Kepala Sekolah (Yunita R. Manikita, S.Pd) memarahi kami dan memberitahukan kepada kami bahwa dana PIP dialihkan ke dana BOS dan kami tidak perlu tahu tentang penggunaan dana PIP. Dan hak kami yang tidak dibayar, beliau mengatakan bahwa beliau tidak peduli karena kami tidak punya hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga dan bukan tetangga. Jikalau kami macam-macam beliau mengancam kami dengan jabatannya sebagai Kepala Sekolah pergi ke KORWAS dan ke Dinas Propinsi untuk membanting uang sehingga dapat mengeluarkan guru-guru insentif, kontrak dan juga pegawai dari DAPODIK. Dan hal inilah yang membuat semua guru-guru dan pegawai SMK Negeri Muriabang takut untuk bersuara tentang penyalahgunaan keuangan karena sudah ada ancaman dari Kepala Sekolah untuk memecat guru-guru-guru dan pegawai,” tulis guru-guru kontrak dalam laporannya kepada Kejaksaan Negeri Alor.

Guru Kontrak di SMK Negeri Muriabang itu minta kepada Kejaksaan Negeri Alor untuk menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan karena mereka menduga ada unsur penipuan, pemalsuan tanda tangan, pemerasan terhadap hak guru dan pegawai.  

Kepala Kejaksaan Negeri Alor, Samsul Arif, SH, MH melaui Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Alor, De Indra, SH kepada RADARPANTAR.com membenarkan bahwa benar pihaknya telah dilaporkan tiga guru kontrak di SMK Negeri Muriabang mengenai dugaan penyalahgunaan dana BOS dan beasiswa bagi 52 siswa.  

De Indra menegaskan,  ia sudah memerintahkan stafnya di bagian intelijen  membuat telaahan untuk menindalanjuti laporan para guru kontrak ini.  

Kepala SMK Negeri Muriang, Yunita R. Manikita, S.Pd  ketika dikonfirmasi mengaku sudah membayar hak-hak guru pada tanggal 14 Februari 2022. Sedangkan dana beasiswa PIP untuk siswa sudah dicairkan oleh bendahara dan dipotong langsung untuk uang komite.

Menurut Manikita, kejadian  itu dari tanggal 8 Januari 2022, ada kejadian sedikit dan mereka sudah apload di group pantar ko … group apa tu.

Dia mengaku benar pihaknya menerima  dana PIP. Setelah dicairkan,  bendahara langsung potong di siswa punya komite.

“Setelah potong kami anggarkan untuk bapak/ibu guru punya honor kemudian aktivitas di sekolah. Setelah itu saya sebagai kepala sekolah, saya mau supaya kita tertib makanya bapak/ibu guru yang melakukan tugas mengajar harus dibuktikan dengan perangkat. Semua perangkat ada baru dibayar, namun karena tidak ada perangkat … mereka tuntut hak saya bilang hak akan saya kasih, kewajiban itu harus dibuktikan. Namun tidak ada … insiden sedikit … ribut dan mereka lempar saya dengan kursi,” ungkap Manikita.

Jadi, tanggal  14 Februari itu sudah realisasi hak mereka (guru) dan kami sudah melakukan aktivitas seperti biasanya di sekolah. “Kami sudah aktivitas sepertia biasa di sekolah,” sebut Manikita.   *** morisweni

Pos terkait