RADARPANTAR.com-Pemerintah Pusat menyiapkan bantuan stimulant sebesar Rp. 50 Juta bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat akibat akibat banjir bandang dan tanah longsor. Untuk rumah warga yang rusak sedang dibantu Rp. 25 Juta dan rusak ringan Rp. 10 Juta.
Tak hanya itu, bagi warga korban bencana yang rumahnya mengalami rusak sedang atau berat yang tidak bisa ditempati, pemerintah pusat menyiapkan jenis bantuan sewa rumah, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB Doni Monardo saat mengunjungi lokasi terdampak bencana di Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (7/4/2021).
Dijelaskannya, warga korban bencana yang rumahnya tidak bias ditempati karena trusak sedang dan berat akan diberikan uang sewa rumah setiap bulan hingga proses pembangunan rumah rampung dikerjakan. “Pemberian uang ini ditujukan agar masyarakat tidak perlu tinggal di kamp pengungsian selama rumahnya dibangun,” ujarnya.
Upaya pemerintah ini dilakukan sebagai langka memulihkan keadaan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Ditambahkan Monardo, uang senilai Rp. 50 Juta akan diberikan kepada warga yang rumahnya rusak parah dan tidak bisa dihuni. Sedangkan untuk warga dengan kondisi rusak sedang akan mendapat bantuan sebesar Rp. 25 Juta. Sedangkan untuk rumah warga rusak ringan mendapat bantuan sebesar Rp. 10 Juta.
“Ada juga rumah yang siap jadi. Rumah dari pihak PUPR, Rumah Instant namanya. Apakah model seperti itu juga mau digunakan, nanti terserah masyarakat,” ungkap Monardo.
Jadi, rumah yang dibangun lagi, atau mungkin rumah yang instant, ini anggaran dari pemerintah disiapkan setiap unit rumah itu Rp. 50 Juta, Rp. 25 Juta dan Rp. 10 Juta sebagai dana stimulant.
Warga yang masih berada diatas seandainya tidak memungkinkan mereka berada di pengungsian mereka bias diusulkan oleh pemerintah kabupaten untuk mendapatkan bantuan biaya sewa rumah, ujar Monardo sembari menambahkan, warga tidak perlu membangun camp pengungsian atau apa namanya atau tempat pengungsian atau membangun sementara.
Menurut Monardo, bantuan stimulant untuk merehabilitasi rumah warga yang rusak akibat bencana ini merupakan bantuan Presiden RI. “Selama proses rehabilitasi rumah yang rusak, warga diberikan bantuan presiden untuk sewa rumah sampai rumahnya selesai dibangun,” terang Monardo.
Pembangunan rumah warga yang rusak akibat bencana demikian Monardo, bias dilakukan kerja sama antara pemerintah dan TNI/Polri.
Monardo minta agar masyarakat yang tinggal di bantaran sungai ataupun wilayah rawan longsor harus segera direlokasi. Tetapi proses relokasinya harus melibatkan masyarakat. “Masyarakat harus dilibatkan dari awal. Kalau mereka mau direlokasi, relokasinya dimana. Karena kalau salah menempatkan relokasi nanti masyarakat tidak mau menempati rumah yang sudah dibangun, kasihan nanti. Jadi komunikasi dengan masyarakat dan juga perwakilan tokoh itu penting sekali,” ujar Monardo memberi saran.
Kepada pemerintah kabupaten Monardo menaruh harap agar segera memberikan laporan yang akurat kepada tim Satuan Tugas Penanggulangan Bencana. “Dan tidak boleh ada duplikasi nama ya. Karena , kalau ada duplikasi nama nanti ada ferivikasi dan validasi dari tim dari pusat, ternyata ada dokumen yang tidak sesuai bias saja akan menghambat, akan memperlama, ya,” ungkap Monardo.
Monardo minta agar dari sekarang harus jujur, melaporkan apa adanya. Tidak boleh ditambah–tambah. Dan juga tentunya tidak boleh dikurangi. Ya, jadi Kepala Desa, RT/RW, Camat, dibantu oleh unsur TNI dan POLRI di daerah untuk ikut membantu mengawal sehingga dokumen yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Alor kepada pemerintah pusat itu betul–betul akurat.
Untuk mempercepat proses evakuasi korbandemikian Monardo pemerintah pusat telah menyediakan anggaran untuk Pengadaan alat berat. *** morisweni
