KALABAHI,RADARPANTAR.com– Pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor saat ini seolah tidak mau tau dengan kehidupan masyarakat di beberapa titik yang baru usai diterjang banjir bandang dan tanah longsor akibat badai tropis siklon seroja awal April 2021 silam. Badai ini mengakibatkan banyak diantara mereka yang kehilangan anggota keluarga, luluh lanta tempat tinggal dan korban material lainnya. Gedung sekolah, jalan raya dan ribu ratus sarana publik lainnya belum juga dibangun kembali pasca kejamnya badai ini. Di tengah kesulitan yang sedang menghimpit rakyat, pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor justru memilih membangun Gedung Mewah DPRD dengan anggaran senilai Rp. 25 Milyar meski mendapat penolakan jauh sebelum terjadinya bencana. Ada apa ini?
Kejamnya banjir bandang dan tanah longsor akibat badai siklon tropis seroja 4 April 2021 silam mengakibatkan banyak diantara warga yang rumahnya disapu bersih tanpa bekas, jalan raya yang menghubungkan wilayah yang satu dengan wilayah tetangga termasuk akses warga ke pusat-pusat sarana publik untuk mendapatkan jasa pelayanan belum juga disentuh, kecuali hanya membersikan badan jalan dari tumpukan longsoran batu dan tanah.
Di beberapa titik lokasi bencana, warga dampak badai siklon tropis seroja membutuhan air bersih, permintaan saran air bersih mengalir disampaikan warga kepada semua yang mengunjungi mereka di lokasi badai.
Hingga kini, belum ada langka kongkrit pemerintah dan DPRD Alor untuk membangun kembali jalan yang putus dan membantu sarana air bersih di lokasi bencana.
Pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor justru lebih mengutamakan pembangun Gedung Mewah DPRD yang nilainya mencapai Rp. 25 Milyar meski mendapat protes dari beberapa komponen masyarakat. Jika alasannya anggaran senilai Rp. 25 Milyar itu sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Alor sehingga tidak bisa dibatalkan niat untuk membangun Gedung Mewah ini maka sejatinya alasan ini sangat tidak rasional karena masih ada peluang di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dilakukan penyesuaian.
Alasan berikut pemerintah dan DPRD Alor yang ngotot untuk terus melanjutkan pembangunan gedung DPRD antara lain gedung lama yang saat ini sudah termakan usia sehingga harus dibangun gedung yang baru. Tetapi juga mendapat penolakan dari GERAM karena dalam pandangan analisa GERAM, gedung DPRD yang ada saat ini masih layak digunakan untuk melayani kebutuhan rakyat.
Apalagi ada penolakan dari warga untuk membangun Gedung Mewah DPRD selain beberapa wilayah di daerah yang diklaim sebagai Surga di Timur Matahari ini diterjang bajir bandang dan tanah longsor akibat badai siklon tropis seroja.
Penolakan warga membangun Gedung Mewah DPRD Alor ini rasional. Meskipun mereka datangi pemerintah dan DPRD Alor dalam jumlah yang kecil. Banyak rakyat atas jalan yang memadai, kesulitan ekonomi dampak Covid-19 menjadi alasan GERAM yang dikoordinir Moh Yamin menolak pembangunan gedung DPRD jauh sebelum terjadinya bencana.
Kesulitan rakyat kian bertamba ketika beberapa wilayah di daerah ini ketimpa badai. Rakyat dihimpit berbagai kesulitan hidup. Mengapa anggaran sebesar Rp. 25 Milyar itu tidak dialihkan untuk memenuhi kebutuhan warga dampak bencana tetapi justru memilih membangun Gedung Mewah bagi anggota DPRD Alor?
Protes menolak pembangunan Gedung Mewah dengan alokasi anggaran yang aduhai ini jauh sebelum banjir bandang dan tanah longsor akibat badai siklon tropis seroja menerjang warga di daerah ini sudah ditolak menta-menta oleh kelompok masyarakat dengan alasan belum terlalu urgen gedung mewah bagi wakil rakyat kita. Masih banyak kebutuhan dasar rakyat yang harus diinterfensi dengan kebijakan anggaran di APBD Alor saat ini.
Lacurnya, pesan rakyat yang dititp melalui GERAM dan para aktivisnya itu sama sekali tidak dihiraukan oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor. Mereka ngotot melanjutkan pembangunan Gedung Mewah DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 25 Milyar dari APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021. Pengumuman lelang sudah diumumkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat.
Aktivis Gerakan Alor Menolak (GERAM) Moh Yamin kepada media ini sangat menyayangkan sikap pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor yang tetap ngotot untuk melanjutkan rencana pembangunan gedung DPRD.
Ditengah gempuran covid-19, rakyat butuh infrastruktur penunjang sekonomi. Rakyat butuh dibebaskan dari rapit test khusus bagi para pelaku perjalanan yang hendak melanjutkan studi di luar Alor untuk mendukung program Alor Pintar, tulis Yamin di akun facebook miliknya.
Selain masih dihimpit dampak Coivid-19 demikian Yamin warga di beberapa wilayah di daerah ini baru habis dihantam badai yang menelan korban jiwa dan meluluhlantakan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur jalan dan jembatan. “Kondisi seperti ini yang harusnya diambil langka kongkrit oleh pemerintah dan DPRD. Ini persoalan ril yang terjadi terhadap rakyat saat ini,” ungka Yamin.
Menurut Yamin, kondisi sulit yang dialami masyarakat saat ini lah yang membuat komitmen kerakyatan pemerintah dan DPRD diuji. Rakyat kita hari ini butuh perbaikan jalan, pendidikan termasuk biaya rapid test yang memberatkan anak-anak generasi masa yang henak ke luar daerah untuk melanjutkan studi. DPRD dan pemerintah demikian Yamin sedang diuji nurani kerakyatan dan komitmen memperjuangkan aspirasi mereka terhadap kebutuhan saat ini bukan utamakan pembangunan Gedung Mewah DPRD. *** morisweni
