Jakarta,RADARPANTAR.com-Moeldoko kembali berbicara terkait keterpilihanya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB. Moeldoko mengatakan terjadi kekisruhan dalam Partai Demokrat.
“Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat,” ujar Moeldoko melalui posting-an Instagram resminya, @dr_Moeldoko, Minggu (28/3/2021).
Muldoko mengatakan terjadi pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat menjelang Pemilu 2024. Pertarungan juga disebut dilakukan secara terstruktur.
“Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045,” kata Moeldoko.
Dia menuturkan tindakan KLB yang dilakukan bukan hanya untuk menyelamatkan partai. Menurutnya, hal ini juga untuk menyelamatkan bangsa.
“Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa,” kata Moeldoko.
Moeldoko mengaku hal inilah yang membuatnya menerima permintaan sebagai ketua umum. Serta memimpin Partai Demokrat.
“Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB,” pungkasnya.
MAHFUD MD SOAL DEMOKRAT
Partai Demokrat ‘terpecah’. Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pemerintah tidak bisa ikut campur begitu saja ke dalam masalah partai.
Awalnya, Mahfud menjelaskan pemerintah dimintai sikap soal perpecahan Partai Demokrat. Mahfud pun mengatakan demokrasi akan rusak bila pemerintah ikut campur ke dalam urusan partai politik.
“Pemerintah juga (dimintai sikap), ‘Ayo dong, dilarang itu’, gitu, ‘Nggak boleh tuh partai pecah’. Lha ini kan demokrasi. Kalau kita ikut ke dalam, kan berarti kita ini merusak demokrasi,” kata Mahfud dalam acara virtual MMD Initiative, Sabtu (27/3/2021).
“Wong itu mau ribut sendiri kok kita disuruh ini. Kita menjaga kriminalitas dan keamanannya saja,” sambungnya.
Mahfud lalu menjelaskan pemerintah akan turun tangan bila ada kriminalitas di masalah internal partai. Selama tidak melanggar ketentuan, lanjutnya, pemerintah tidak boleh ikut campur ke dalam masalah internal partai politik, seperti PD.
“Kalau tidak ada kriminal, (atau) kalau hanya ingin orang, tidak puas lalu ingin mendirikan partai baru dengan alasan apa pun, sejauh belum ada legalitas yang dimintakan dan diberikan oleh pemerintah, kan kita tidak boleh ikut campur,” terangnya.
“Kalau kita (pemerintah) ikut campur, taruhlah Partai Demokrat sekarang, masa kita ikut campur. Gimana caranya ikut campur, alasannya apa? Katakan itu sempalan, yang katakan sempalan siapa, orang nggak mendaftar ke pemerintah. Itu kan di opini, di publik, sempalan. Kalau itu baru ke pemerintah, kita nyatakan ‘oh iya sempalan ini’, gitu. Atau ‘ini bukan sempalan’,” bebernya.
Diketahui, Partai Demokrat terpecah menjadi dua kubu, yakni di bawah naungan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono dan versi hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, atau pimpinan Moeldoko.
Masalah Partai Demokrat sampai saat ini belum berakhir. Terakhir Partau Demokrat Moeldoko menyinggung masalah kasus proyek Hambalang ke Demokrat di bawah naungan AHY. *** detiknews/mw
