Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Alor Ditahan Kejaksaan

Tersangka Ir. Yos E. Malaikosa turun dari mobil tahanan Kejaksaan Negeri Alor saat tiba di Lapas Kelas 2B Mola-Kalabahi Alor. FOTO:ISTIMEWAH
Tersangka Ir. Yos E. Malaikosa turun dari mobil tahanan Kejaksaan Negeri Alor saat tiba di Lapas Kelas 2B Mola-Kalabahi Alor. FOTO:ISTIMEWAH

KALABAHI,RADARPANTAR.com-Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Alor Ir. Yos E. Malaikosa ditahan Kejaksaan Negeri Alor, Rabu 06 Desember 2023 dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan Mobil Pick Up Modifikasi (double gardan) untuk BUMDes Tahun 2021. Malaikosa ditahan setelah menjalani pemeriksaan penyidik lembaga adhyaksa itu dalam status sebagai tersangka.  

Berikut siaran pers Kejaksaan Negeri Alor perihal penahanan Yos E. Malaikosa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil BUMDES yang diterima media ini.  

Bacaan Lainnya

Pada hari ini Rabu tanggal 06 Desember 2023, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Alor telah menaikkan status 1 (satu) orang saksi menjadi tersangka dalam perkara Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pick Up Modifikasi (double gardan) untuk BUMDes di Dinas Perhubungan  Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021 atas nama tersangka :

Tersangka dengan inisial JEM (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Alor) berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : PRINT-626/N.3.21/Fd.2/12/2023 tanggal 06 Desember 2023.

Bahwa JEM ditetapkan sebagai tersangka setelah tim Jaksa Penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Selanjutnya terhadap tersangka dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Sebelum dilakukan penahanan, tersangka terlebih dulu dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dinyatakan sehat serta bebas dari Covid-19.

Penahanan tersangka tersebut dilakukan di Lapas Klas II B Kalabahi selama 20 (dua puluh) hari berdasarkan :

Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : PRINT-627/N.3.21/Fd.2/12/2023  tanggal 06 Desember 2023 untuk tersangka JEM.

KASUS POSISI :

Bahwa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah mengalokasikan Kegiatan Pengadaan 12 (dua belas) Unit Mobil Pic Up Modifikasi (double garden) untuk BUMDes di Dinas Perhubungan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp.5.700.000.000,-(lima milyar tujuh ratus juta rupiah), sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD). Berdasarkan fakta–fakta yang terungkap dalam Penyelidikan telah diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi, dokumen-dokumen, dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mobil Pic Up Modifikasi (double garden) untuk BUMDes di Dinas Perhubungan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh PT. TUNAS BAHANA SPARTA, telah mengarah pada perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pick Up Modifikasi (double gardan) untuk BUMDes di Dinas Perhubungan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021 yang diterbitkan oleh ahli.

TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DARI PENGADAAN MOBIL PICK UP

MODIFIKASI (DOUBLE GARDAN) UNTUK BUMDES DI DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2021 ADALAH:

Rp. 543.383.894,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)

  • Pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsidiair :

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, perkembangan penyidikan perkara ini nantinya akan kami informasikan kembali. Terima kasih.

KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI ALOR

ZAKARIA SULISTIONO, S.H

Kontak person. 0811 3820 1010

Editor:morisweni

Pos terkait