KALABAHI,RADARPANTAR.com-Bupati Kabupaten Alor Drs. Amon Djobo, M.AP mengatakan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti akan mengunjungi Kabupaten Alor pada awal Juni 2022, tepatnya tanggal 2-3 Juni setelah mengikuti upacara hari Kesaktian Pancasila, 1 Juni 2022 di Kabupaten Ende. Bupati Djobo sebut akan memanfaatkan kunjungan Mattalitti dan rombongan itu untuk menyampaikan kebutuhan daerah yang belum ditangani pemerintah daerah.
Tanggal 2-3 Juni 2022 ini ada kunjungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kabupaten Alor, bersama Ketua DPD RI ada 17 orang dalam rombongan, mereka datang di Alor setelah mengikuti upacara hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Juni 2022 di Kabupaten Ende, demikian Bupati Alor Drs. Amon Djobo, M.AP dalam jumpa pers dengan pekerja media di Ruang Kerjanya, Rabu (26/05).
Menurut Djobo, kedatangan Ketua DPD RI dan rombongan selama dua hari di Alor dimaksudkan untuk melihat aktivitas kerajaan Alor dan Kerajaan Kui. Seperti apa tutur sejarahnya, kesiapan istanahnya, hulu balang dan beberapa yang lain tentang kedua kerajaan ini yang menjadi tujuan dalam kunjungan pertama orang nomor satu di senator senayan ini.
Ini karena kunjungan pejabat tinggi negara tentu persiapan-persiapan penyambutan mulai dari protokol pengamanan sudah harus dilakukan sejak dini dengan baik, kata Djobo.
Bupati Djobo menegaskan, dalam kunjungan Ketua DPD RI kali ini pemerintah daerah akan memanfaatkan untuk menyampaikan secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan daerah kepada Ketua DPD RI dan rombongan untuk diperjuangkan dalam tugas DPD di Senayan.
Beberapa kebutuhan dan pergumulan daerah yang akan disampaikan kepada Ketua DPD RI dalam kunjungan itu diantaranya, perjuangan menjadikan Pulau Pantar menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) atau kabupaten sendiri, infrastruktur (jalan dan jembatan), ekonomi, air bersih dan perumahan.
Dalam kunjungan ini demikian Djobo, Ketua DPD RI dan rombongan akan melihat beberapa pembangunan infrastruktur yang telah dibangun dengan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), yaitu perikanan, infrastruktur perumahan di dana bencana Seroja yang diberikan pemerintah pusat senilai Rp. 54 Milyar.
Bantuan pemerintah sebesar Rp. 54 Milyar untuk penanggulangan Seroja kata Djobo, kita sudah berada di setengah semester tahun 2022, Rp. 54 milyar ini dana operasionalnya sebesar Rp. 600 juta dari telaahan BPBD Alor sebesar Rp. 800 Juta yang baru diakomodiri dalam penyempurnaan APBD 2022 karena anggaran ini baru datang setelah APBD 2022 kita tetapkan. Kita berharap kegiatan yang didanai Rp. 45 Milyar ini jalan sudah.
Untuk kesekian kali Bupati Alor menyampaikan kepada para korban Seroja di Kabupaten Alor bahwa korban yang dibantu dengan dana sebesar Rp. 44 milyar ini untuk warga yang rumahnya rusak berat dibantu Rp. 50 Juta dalam bentuk rumah, bukan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan warga yang rumahnya rusak sedang dan rusak ringan akan diberikan dalam bentuk bahan bangunan untuk membangun item-item rumah yang rusak akibat Seroja.
Oleh karena kalau kita kasih uang terus rumahnya tidak dibangun dan orang datang periksa pasti pemerintah daerah yang kena dampak hukumnya, sebut Djobo.
KESULITAN ADA DI PPK!
Yang menarik, orang nomor satu di Kabupaten Alor ini mengaku kesulitan yang dihadapi saat ini di pelaksanaan Rp. 54 Milyar untuk penanganan Seroja itu ada di PPK, Jery Makena. “PPK inikan Jery Makena. Prosesnya terlalu lambat ini anak ini. Uangnya sudah ada dari Desember 2021. Dana siap pakai Rp. 54 M itu sudah masuk di rekening Pemda,” tandas Djobo.
Djobo yang memulai karirinya dari pegawai kecil ini minta agar OPD teknis yang menangani Rp. 54 M ini tidak boleh tidur. Jika OPD ‘tidur’ maka segala aktivitas sudah pasti tidak akan teratasi. Kalau sampai dengan akhir tahun Rp. 54 M ini tidak kita pakai pasti pemeintah pusat tarik kembali, kita sudah tidak bisa buat apa-apa lagi, ungkapnya. *** morisweni
