KALABAHI,RADARPANTAR.com-Jembatan Pailelang yang terletak di Jalan Propinsi Ruas Simpang Watatuku-Moru-Mataraben Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor putus akibat banjir. Aktivitas dan akses warga menuju Kota Kalabahi dan ke Moru Ibukota Kecamatan Alor Barat Daya dan sekitarnya lumpu. Pemerintah Propinsi NTT diminta segera memberikan perhatian khusus terhadap ambruknya jembatan dimaksud.
Salah seorang warga Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Daya, Paulus Buche Brikmar kepada media ini, Rabu pagi (05/01) mengatakan, jembatan Pailelang yang terletak di Jalan Propinsi putus akbit banjir besar yang menghantam wilayah itu, Selasa 04 Januari. Banjir besar terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah itu sejak siang hingga malam hari.
Brikmar yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Alor ini menambahkan, hujan yang terjadi kemaren itu baru terjadi beberapa jam yakni dari siang hingga malam, hujan tidak turun secara full hingga satu hari. Tetapi banjir begitu besar dan memutuskan jembatan yang menghubungkan Kota Kalabahi dengan kami masyarakat yang ada di Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Barat Daya Selatan dan sekitarnya. Apalgi hujan turun full selama satu dua hari, kita bisa membayangkan seperti apa kerusakan yang terjadi di wilayah ini.
Karena ini satu-satunya jalan yang menghubungkan kami warga masyarakat yang tinggal di beberapa kecamatan di sekitar Moru sehingga pihaknya sangat mengharapkan perhatian pemerintah untuk membantu mencari jalan keluar agar kami bisa mengakses dari dan ke Kalabahi-Ibukota Kabupaten Alor.
Brikmar mengaku karena putus total sehingga aktivitas masyarakat lumpu. Masyarakat tidak bisa mengakses Kota Kalabahi, begitu juga sebaliknya, keluarga yang hendak ke Moru dan sekitarnya sama sekali tidak berdaya. Pokoknya, masyarakat yang selama ini mengakses dari dan ke Kota Kalabahi dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat menjadi tidak berdaya.
Menurut dia, jika dibiarkan berlarut-larut dan tidak mendapatkan perhatian secara segera dari pemerintah maka akan menimbulkan danpak ikutan. Ojek dan kendaraan jasa angkuta desa yang selama ini melayani kebutuhan masyarakat di wilayah itu juga sudah pasti tidak bergerak sehingga bisa berdampak pada masalah ekonomi.
Karenanya demikian Buce Brikmar, jika pemerintah propinsi belum memberikan respon maka pemerintah Kabupaten Alor bisa memberikan jalan keluar sementara agar kita bisa dorong aktivitas masyarakat sehingga tidak menimbulkan persoalan ikutan. *** morisweni
