KALABAHI,RADARPABTAR.com-GMNI Alor menyebut jika aksi di Kantor Bupati Alor, Selasa (7/04/2026) ditunggangi kepentingan marhaen, karena seleksi Calon Sekda Alor mengorbankan uang rakyat dalam jumlah yang tidak sedikit.
Hal ini disampaikan Ketua GMNI Alor Louwen Kafolamau melalui pesan whatsApp kepada media ini, Rabu (8/4/2026).
Berikut pesan tertulis melalui WhatsApp dari Ketua GMNI Alor:
Pertama, kami sangat menyangkan nilai murni dari perjuangan kami dilacuri oleh oknum yg pengetahuannya tidak didasari dari apa yang di baca, namun dari apa yg ia dengar.
Peryataan ditungangi oleh kepentingan kelompok, kami tegaskan yahhh.. GMNI adalah organisasi yg gaunnya berskala nasional. Wadah ini sangat besar apabila hanya untuk ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Artinya anda sedang meragukan integritas GMNI sebagai organisasi perjuangan yg basis ideologinya jelas, yakni marhaenisme. Karna itu setiap aksi GMNI berdasar pada sebuah proses mitigasi dan advokasi yang kuat terhadap kasus ada.
Maka itu kami menganggap oknum tersebut adalah salah satu orang belum saja mengenal GMNI.
Kami cukup kaget bahwasanya terdapat kelompok Pembenci PJ Sekda ! Kok ada yah kelompok Pembenci PJ Sekda?? Apa motivasi dari kelompok tersebut?? Padahalkan PJ Sekda adalah sebuah jabatan? Kok jabatan dibenci?? Ngapain jabatan dibenci?? Kan aneh ada kelompok yang membenci jabatan?? Kelompoknya saja ngaur kok, apasih standar kapasitasnya sehingga disebut-sebut menunggangi aksi GMNI???
Yang mampu menunggangi GMNI hanyalah kepentingan Marhaen.
Yang berikut disebut GMNI meminta Bupati Alor melantik Sekda. Waduhh ini lebih ngaur lagi dari kelompok yang tadi, 5 point tuntutan kami jelas :
1. Mendesak Gubernur NTT untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Alor berdasarkan hasil seleksi Terbuka.
2. Menuntut PJ Sekda Alor untuk secara proaktif melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi NTT guna memastikan proses administrasi pelantikan tidak tertunda lebih lama lagi.
3. Menolak dengan keras segala upaya atau wacana seleksi ulang (re-seleksi) jabatan Sekda Alor.
4. Menuntut transparansi jika terdapat kendala dalam pelantikan, agar tidak muncul spekulasi publik mengenai adanya intervensi politik dalam jabatan karier tertinggi di birokrasi kabupaten tersebut.
5. Mendesak agar seluruh proses ini diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Dimana yang katanya GMNI Alor mendesak Bupati untuk melantik Sekda?? orang yang berpikir sesat seperti ini tentu sangat merugikan GMNI.
Kami tegaskan, yahh..
Daerah telah mengeluarkan anggaran yang besar hanya untuk proses seleksi sekda! Hasilnya apa??? Pertanggal 28 Februari kemarin tidak ada pelantikan sekda. Artinya anggaran terbuang percuma dong? Adalah suatu hal yg sangat wajar jika dikritisi oleh siapapun, karena ini menyangkut uang rakyat.
Yang berikut, dampak dari semakin ditundanya proses seleksi Sekda hanya semakin memperburuk nasib rakyat. Karena pembangunan di Daerah tidak berjalan, jika merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, akan dilihat bagaiamana kuatnya peranan Sekda dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah. Sekda menjadi kunci berjalannya semua progaram pemerintah Daerah di masing masing SKPD, sehingga program yang ada akan berwujud nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Terhitung dari November 2025 yahh, sudah lima bulan Kabupaten Alor mengalami kekosongan peran sekda. Artinya selama itu juga program pemerintah daerah mandek sampai saat ini.
Ini nasib daerah, tidak bisa daerah dalam keadaan yang seperti ini, karna rakyat yang menjadi korban. Iming-iming janji tentang kesejahteraan namun hasilnya nihil. Tidak bisa dong kalau begini terus.
Oleh karna itu, kabupaten Alor saat ini sangat membutuhkan peran sekda defitif. Kenapa? Karena peran Penjabat Sekda itu terbatas, tidak bisa mengambil keputusan starategis untuk mendukung penuh penyelengeraan pemerintahan di daerah.
Jadi berhentilah mempolitisasi semua urusan hanya karna anda mempunyai pikiran yang buruk.
Justrul hubungan GMNI sebagai mitra bersama Gubernur NTT, Bupati Akor dan PJ Sekda berjalan cukup harmonis sampai saat ini. Aksi yg dilakukan pun adalah bentuk dukungan, dan kepedulian GMNI kepada Pemerintah Daerah. Bahwa daerah ini butuh peranan kita bersama, kritik dan saran harus tetap dibangun agar pemerintahan tetap berjalan pada koridornya. Yaitu, semata-mata hanya untuk melayani kepentingan Marhaen (Rakyat Kecil).
Yang terakhir, atas nama organisasi kami cukup merasa terhina atas tuduhan yang di sampaikan. Maka tentu kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga nama baik organisasi.
Louwen Kafolamau
