Kalabahi, RADARPANTAR.COM-DPRD sangat dirugikan secara politik dalam konflik pembangunan Gedung Baru DPRD Kabupaten Alor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25 Milyar. Pasalnya, DPRD tidak sensitive terhadap situasi atau keadaan yang saat ini dialami rakyat. DPRD yang merupakan representative perwakilan masyarakat dalam situasional dianggap tidak sensitive terhadap rakyat yang sedang dilanda covid 19.
Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor ketika menerima wakil Gerakan Rakyat Alor Menolak (GERAM) yang melakukan aksi unjuk ruasa di Kantor DPRD setempat, Selasa (09/02).
Dihadapan wakil GERAM, orang nomor satu di Partai Golkar Kabupaten Alor ini menegaskan, menyangkut dengan pembangunan Gedung DPRD adalah merupakan program yang terencana, sedangkan tidak seorangpun yang mampu merencanakan datangnya bencana. Kita harus memberikan perhatian terhadap bencana yang melanda kita, katanya.
Dia menegaskan, dalam konflik pembangunan Gedung DPRD, DPRD sangat dirugikan secara politik, karena DPRD sepertinya dinilai tidak sama sekali sensitive terhadap situasi. DPRD yang merupakan representative perwakilan dari masyarakat dalam situasiioan dianggap tidak sensitive terhadap covid 19.
Mengenai Pembangunan Gedung DPRD yang ditolak GERAM demikian Sulaiman Sing, sekarang sudah ditetakan dan sudah menjadi kebijakan pembangunan. “Bolanya ada di pemerintah. Bola sudah dilegitimate dan sudah ada di pemerintah. Karena itu DPRD sudah melayangkan dua surat kepada pemerintah Kabupaten Alor,” tambahnya.
Surat yang pertama demikian Sing, DPRD minta agar pemerintah segera menyiapkan dana untuk penanganan covid 19 dan danpak-danpaknya. Selanjutnya surat yang kedua menyangkut dengan pembangunan gedung . “Pembangunan gedung itu karena sudah menjadi kebijakan yang sudah berada pada pemerintahan, DPRD memberikan pertimbangan apabila dapat dilaksanakan maka minimal dipertimbangkan juga menyiapkan dana yang berimbang untuk penanganan covid 19 dan danpak-danpaknya,” terang Sulaiman Sing.
Dalam surat yang pertama dijelaskan juga bahwa ada surat dari Menteri Keuangan RI yang disampaikan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan dana DAU dan Dana Bagi Hasil sebesar minimal 4 % yang difokuskan kepada pembelian vaksin. Karena vaksin itu harus didapatkan tiga kali untuk satu orang.
Untuk penanganan Covid 19 demikian Sing, pemerintah sudah memberikan jawaban bahwa telah disiapakn anggaran sebesar Rp. 7 milyar di APBD tahun ini. Dana sebesar itu meruapakan respon terhadap surat DPRD tetapi disampaikan oleh pemerintah melalui media.
Menurut Sing, 90 % tugas DPRD itu ada di lapangan. Sisanya kami hadir dalam sidang-sidang di DPRD. Kalau ditanya bagaimana DPRD mau bangun gedung ini. DPRD tidak membangun. Dalam situasi covid 19 ini DPRD tidak usa bangun, uangnya dikasih ke pemerintah untuk penanganan covid 19 … ambil kan. Kami tidak butuh. Kami tidak mau disalahkan dalam segi politis. Kami hadir di DPRD ini karena dipercaya, tanpa ada kepercayaan itu tidak mungkin saya duduk di sini.
Soal sikap semua fraksi setuju mendukung pembangunan gedung DPRD, Sing mengaku semua fraksi setuju karena itu prosedural pembahasan. Ada nggak yang usul untuk membangun kondisi jalan yang rusak, banyak, bahkan ada anggota DPRD yang ngomong sampai menangis, ungkapnya.
“Saya sebagai anggota DPRD tidak mau terbangun opini bahwa DPRD tidak memiliki rasa sensitive terhadap situasi. Orang tidak akan pilih saya nanti. DPRD tidak pada posisi untuk menerima. Jadi, terserah pemerintah menjawab surat dari DPRD. Mau bangun ya silakan bangun, tetapi siapkan dana untuk penanganan covid 19, biar berimbang dan DPRD juga terjaga sensitifitasnya. Kalau pada tahap pertama ada Rp. 8,5 Milyar untuk bangun gedung DPRD ya ada Rp. 8,5 milyar juga disiapkan untuk penanganan Covid 19 dan danpak-danpaknya,” pintanya.
Dia mengaku dalam posisi menjaga tidak boleh lembaga ini dinilai tidak sensitive, tidak memperhatikan keadaan masyarakat saat ini dan itu harus dibicarakan bersama antara pemerintah dan DPRD. Karena pemerintah merencanakan, DPRD memberikan ligitamate. Dimana dukungan DPRD, sorong di sini … berapa mau tambah untuk penanganan covid 19 … Rp. 10 Milyar kasih sini, dalam hari ini juga DPRD berikan dukungan. ***morisweni
