KALABAHI,RADARPANTAR.com-Ini permintaan DPRD Alor kepada pemerintah dalam urusan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jabatan Struktural. Pemerintah diharapkan untuk menempatkan ASN pada jabatan struktural tertentu dengan mempertimbangkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) sehingga tidak terjadi lompatan atau antrian yang mengabikatkan ASN tertentu tidak mendapatkan kesempatan hingga memasuki usia pensiun atau purna bakti.
Permintaan ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor Sulaiman Sings, SH ketika menyampaikan sambutan dalam pelantikan 93 pejabat yang terdiri dari pejabat tinggi pratama, administrsai dan pengawasan di lingkup pemerintah Kabupaten Alor yang dipusatkan di Aula Kantor Bupati Alor, Senin (20/06).
ASN yang mengalami pelantikan hari ini pada jabatan struktural menurut Sings bukan hanya diberikan kepercayaan oleh Bupati Alor, tetapi saudara-saudara bersumpah atas nama Tuhan. Itu artinya, bersedia dengan segala kualifikasi yang saudara miliki, saudara pasti akan berusaha memberikan atau membantu pelayanan terhadap pemerintahan yang baik, terutama kepada masyarakat.
“Sedikit yang mau saya sampaikan, hari ini sebenarnya saya bahagia untuk mengikuti acara pelantikan ini, cuma ada satu hal yang menjadi hal yang perlu dipikirkan adalah berbagai hal menyangkut dengan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK). Meniti karir di kabupaten ini saya pikir satu hal ini perlu juga … karena ini menyangkut dengan urutan-urutan kaderisasi. Kalau lompatan-lompatan dari pada jabatan memang harus memiliki suatu pretasi yang luar biasa … dimana lompatan ini harus meninggalkan beberapa generasi. Para Kepala OPD minimal ini harus dilihat karena begitu banyak … saya sampaikan ini dalam bentuk pengawasan … karena ini harus dilihat bahwa daftar tunggu untuk mendapatkan sebuah jabatan adalah panjang sehingga para Kepala OPD terutama harus mampu melihat ini dengan baik sehingga daftar-daftar urutan itu bisa disampaikan kepada bupati sehingga minimal suatu jabatan di depan ini menjadi solusi untuk mempermudah peringkat pekerjaan yang diemban,” ujar Sings sembari menjelaskan jika melihat sebuah jabatan begitu pejabatnya dilantik justru mengalami kendala, yang kita harapkan adalah kemudahan, justru menjadi beban.
Sedangkan Bupati Alor Drs. Amon Djobo, M.AP dalam sambutannya mengatakan, 65 persen para pejabat yang dilantik saat merupakan masukan dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu yang tadi Wakil Ketua DPRD Alor sudah bilang to … harus lihat Daftar Urutan Kepangkatan.
Jadi, 65 peersen itu masukan dari Pimpinan OPD. Bapak, ini orang kasih pindah, ini orang geser, tetapi datang di saya itu tidak omong begini … bapak ini geser habis, ini orang yang kasih e. Tidak omong bilang, ini orang geser habis, bapak mau siapa yang mau taruh disitu. Ini tidak bapak geser tetapi ini orang yang datang. Jadi, suka-sukanya mereka saja. Jadi, jangan kasih salah bupati. Saya kasoh ingat ini, sebut Djobo mengawali sambutan.
Djobo mengaku pelantikan yang dilakukan ini merupakan kewenangannya sebagai bupati memang betul tetapi mereka (para Pimpinan OPD) ini yang menggunakan tenaga. Mereka datang dengan mereka punya calon semua. Apakah karena mereka yang kerja baik atau dorang tidak suka atau tidak bina orang atau memang mereka mau supaya orang-orang yang bisa mereka kendalikan. Ini pimpinan OPD yang ada duduk di sana pung kerja ini, ungkap Djobo sambil mengarahkan telunjuk kepada para pimpinan OPD yang menempat posisi duduk pada sayab kiri Aula Bupati Alor.
Dijelaskan Djobo, nama yang disampaikan pimpinan OPD untuk digeser ini oleh karena apakah mereka suka atau tidak, kerja baik atau tidak, ini 65 persen mereka kasih. Menariknya, hingga pejabat yang hendal dilantik sudah mendapatkan undangan juga para pimpinan OPD masih dikte bupati, bapak ini orang ganti ko tidak e … ini orang masuk ko tidak e. Jadi, kamu jangan marah saya dengan wakil. Marah saja mereka itu (pimpinan OPD).
Kepada para pejabat yang dilantik, orang nomor satu di Nusa Kenari tercinta ini minta agar melupakan hal-hal seperti yang ia sampaikan. Tetapi harus juga mengoreksi diri, kira-kira selama ini ada bangun koordinasi, atau hubungan kerja antara dirinya dengan kepala itu baik atau tidak, sesama kepala bidang baik atau tidak, sesama ASN di unit itu baik atau tidak.
Jangan sampai saya mau uang saja. Kepala Dinas atur saya susah sekali, makanya dia omong dengan bupati untuk keluar, katanya sembari menambahkan, alasan pertama yang pimpinan OPD sampaikan kepadanya itu adalah bahwa mereka juga campur uang, kalau kepala jalan, mereka juga mau jalan, padahal bukan mereka punya bidang. Jadi ini tahu diri saja.
“teman-teman ini bukan orang-orang upahan. Ingat, teman-teman orang-orang pilihan. Ingat baik-baik saya bicara ini. Maka jabatan ini kepercayaan. Teman-teman jangan terlalu lama di suatu tempat terus meniadakan semangat, motivasi, lalu kerja baik dengan atasan. Jabatan dibawah kepala dinas adalah jabatan-jabatan teknis yang bisa menjalankan setengah kebijakan dari pimpinan OPD. Pimpinan OPD ini dia bodok sekalipun, dia kurang sekalipun dia pimpinan. Dia di unit itu mengatur manusia, dia urus fasilitas, dia urus uang dan urus semua kebijakan yang ada disitu. Teman-teman musti harus hormat juga. Ini teman-teman hanya mau uang saja, mau jalan saja. Tidak mau gol kan program. Ya, kalau dia datang omong ya pindah saja lah,” tandas Djobo.
Djobo mengaku jika tidak meladeni permintaan para pimpinan OPD untuk mengganti stafnya di OPD yang bersangkutan maka pasti macet sudah program di OPD yang bersangkutan dan kita akan tiarap sama-sama. Karena itu saya harus ganti. Ada sekretaris yang tidak mau kerja sama dengan pimpinan unit, kalau model begini mau bagaimana.
Ditegaskannya, tidak mutlak, tidak absolut kepala unit itu pegang semua kebijakan. Ada sekretaris, ada kepala bidang yang kerja, salah baru diarahkan. Tetapi karena diarahkan pada sekretaris, bidang-bidang hanya mau uang saja, padahal sekarang kan revokusing.
“Ini saya bilang di apel itu, malaikat yang turun jadi bupati juga budaya ini kita tidak rubah maka Alor ini tidak maju. Ini Jujur saya bicara,” ungkapnya.
Yang namanya sekretaris, kepala bidang ini namanya patnershipnya, patner hebatnya kepala unit. Membangun koordinasi dan kerja sama, pinta Djobo.
Kepada sejumlah ASN yang baru ditempatkan pada jabatan Sekretaris Dinas di sejumlah OPD agar bangun koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Pimpinan OPD masing-masing, jangan membawa kebiasaan melawan itu datang di unit tempat saudara ditempatkan. “Saudara itu orang kedua di unit yang bersangkutan yang menangani aparatus dan administrasi umum di unit yang bersangkutan. Setengah kebijakan dari pimpinan unit itu saudara lakukan disitu tu. Jangan bandel,” ungkap Djobo mengingatkan.
Djobo mengingatkan kepada para Sekretaris OPD bahwa tidak ada dua ‘matahari’ di OPD, hanya ada satu ‘matahari’, karena itu para sekretaris jangan merasa diri hebat karena pendidikannya lebih baik dari pimppinan OPD. Kalau pimpinan OPD keliru atau lalai, maka menjadi kewajiban staf membuat telaahan untuk memberikan pertimbangan staf. *** morisweni
