KALABAHI,RADARPANTAR.com-Empat Anggota DPRD Kabupaten Alor mendukung Kelompok Cipayung Plus di Alor menolak kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ke-empat wakil rakyat itu diantaranya Sulaiman Sings, SH, Dony Manase Mooy, S.Pd, Hans Tonu Lema dan Kornelis Serata.
Dukungan empat wakil rakyat itu diwujudkan dengan meneken petisi menolak kenaikan harga BBM bersama para pimpinan organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus di Kabupaten Alor. Penanda tanganan petisi penolakan kebijakan menaikan harga BBM ini dilakukan empat anggota DPRD Alor setelah menerima dan berdialog dengan aktivis organisasi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Kelompok Ciyapung Plus, Selasa (12/04).
Sebagaimana yang disaksikan kedatangan organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus itu diterima Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek, SH bersama sejumlah anggota dewan. Hampir sebagian anggota dewan mendampingi Ketua DPRD menerima mahasiswa dan berdialog tetapi hanya empat anggota dewan yang bersedia menanda tanganan petisi sebagai wujud dukungan terhadap sikap Kelompok Cipayung Plus di Alor yang menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. media ini.
Empat anggota DPRD Alor yang menanda tangani petisi bersama Kelompok Cipayung Plus menolak kenaikan harga BBM adalah Sulaiman Sings, SH (Wakil Ketua DPRD Alor dari Partai Golkar), Dony Manase Mooy, S.Pd (Ketua Komisi III dari PSI), Hans Tonu Lema (Gerindra) dan Kornelis Serata (Hanura).
Sedangkan anggota DPRD Alor yang menerima mahasiswa dan berdialog tetapi menolak menanda tangani petisi penolakan kenaikan harga BBM bersama Cipayung Plus diantaranya, Enny Anggrek (Ketua DPRD dari Fraksi PDIP), Sony Magang Sau (PDIP), Walter datemoly (PDIP), Yahuda Lanlu (PDIP), Abdul Gani Djou (PPP), Azer D. Laoepada (Golkar), JK Lapenangga (Demokrat), Deny Padabang (Nasdem) dan Ernes Makoni (PKB).
Beberapa diantara pimpinan organisasi yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus kecewa berat karena Ketua DPRD dan beberapa anggota yang hadir menolak menanda tangani petisi tetapi Wakil Ketua DPRD Alor Sulaiman Sings, SH yang memandu dialog dengan Cipayung Plus itu menegaskan jika pihaknya tidak dapat memaksa anggota dewan lain untuk ikut menanda tangani petisi.
Saya bersama beberapa anggota DPRD yang tanda tangan ini mewakili pribadi sebagai anggota dewan, kami tidak mewakili lembaga DPRD.
Berikut petisi Kelompok Cipayung Plus di Alor yang mendapat dukungan penuh dari empat anggota DPRD Alor:
Bahan Bakar Minyak (BBM), menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa maupun Kota baik sebagai rumah tangga maupun sebagai pengusaha, demikian juga BBM sangat penting bagi sector industry maupun transportasi. Oleh karena begitu pentingnya BBM dalam kehidupan bermasyarakat, maka BBM menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kondisi tersebut dapat tercermin dalam peranan BBM sebagai faktor penting dalam menentukan perubahan harga-harga bahan pokok atau inflasi.
Namun belakangan ketika melihat kembali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. PERTAMINA (Persero) yang secara resmi telah menaikan harga BBM jenis RON 92, Pertamax, menjadi Rp. 12.500-Rp.13.000 per liter mulai 1 April 2022. Hal ini tentunya akan mengakibatkan naiknya biaya produksi, naiknya biaya distribusi serta ikut mengerek angka inflasi. Belum lagi permintaan kenaikan gaji karyawan yang tiap tahun terus disuarakan para tenaga kerja di beberapa daerah. Harga barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot. Ujungnya perekonomian akan stagnan dan tingkat kesejahteraan terganggu. Di sisi lain, kredit macet dipastikan meningkat, parahnya lagi adalah semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Dikarenakan dunia usaha menyesuaikan produksinya sesuai dengan kenaikan harga serta penurunan permintaan barang.
Selain itu naiknya harga sawit di pasar internasional, yang mengakibatkan melonjaknya harga minyak goreng yang kini telah mencapai Rp. 22.000 hingga Rp. 43.000 per liter mengakibatkan munculnya keresahan dari masyarakat Indonesia terkhususnya masyarakat akar rumput di Kabupaten Alor. Belum lagi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang awalnya 10 % menjadi 11 %. Kenaikan PPN ini juga akan berdampak signifikan dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen atas barang yang dikonsumsi.
Berdasarkan masalah tersebut diatas maka sebagai organisasi kepemudaan nasional yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Alor yakni :
- GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) CABANG ALOR
- GERAKAN MAHASISWA KRISTEN (GMKI) CABANG KALABAHI
- PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (PMKRI) CABANG ALOR
- HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMNI) CABANG ALOR
- HIMPUNAN MAHASISWA MUHAMMADIA (IMM) CABANG ALOR
- HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) MPO CABANG ALOR RAYA
Memberikan tuntutan sebagai berikut :
- Menolak kenaikan harga BBM. Pemerintah beralasan, kenaikan harga BBM saat ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia saat ini. Namun hal yang tidak disadari adalah bahwa saat harga minyak dunia turun, pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM. Pemerintah juga beralasan bahwa mereka hanya menaikan harga pertamax, namun terdapat skema licik yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membatasi distribusi premium dan pertalite, sehingga masyarakat akan dipaksa secara bertahap untuk pindah menggunakan pertamax. Oleh sebab itu kami dengan tegas menolak kenaikan harga BBM.
- Menolak kenaikan harga bahan pokok. Imbas dari naiknya harga BBM adalah naiknya harga bahan pokok. Hal ini juga mengakibatkan kelangkaan beberapa bahan pokok di pasar sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah seharusnya menjaga ketersediaan bahan pokok, dan mempertahankan harga bahan pokok tetap stabil apalagi menjelang perayaan Hari Raya Lebaran. Walaupun ini adalah pola yang selalu berulang, namun pemerintah selalu gagal mengantisipasi hal tersebut. Terkhususnya kelangkaan minyak goreng, pemerintah jangan sampai kalah dengan ulah para pebisnis dan industry yang bermain mengatur ketersediaan dan harga minyak goreng di pasar.
- Menolak Kenaikan PPN. Isu kenaikan PPN menjadi 11% untuk menambah pemasukan Negara melalui pajak, sangat kontraproduktif di tengah kondisi masyarakat yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari krisis ekonomi yang selama ini hancur akibat pandemic Covid-19. Belum lagi terdapat isu perluasan objek pajak yang akan diterapkan pemerintah terhadap produk-produk UMKM masyarakat seperti komoditas pertanian dan perkebunan, hasil hutan dan banyak lainnya. Justru saat ini masyarakat membutuhkan stimulus dari pemerintah untuk menggerahkan roda ekonomi agar bangkit dari situasi krisis. Presiden selalu menekankan kepada kabinetnya untuk memiliki sense of krisis terhadap situasi masyarakat saat ini, namun kebijakan yang diambil tidak mencerminkan hal tersebut. Apalagi disinyalir isu kenaikan PPN untuk menambah pemasukan Negara untuk membiayai proyek IKN. Oleh sebab itu, kami dengan tegas menolak kenaikan PPN.
Demikian pernyataan sikap ini disampaikan, besar harapan kami Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dan DPRD Kabupaten Alor bisa meneruskan pernyataan sikap ini kepada Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Koordinator Umum
Jefri Suropati
Hormat kami
PIMPINAN CIPAYUNG PLUS KABUPATEN ALOR
An. Sekretaris GMNI PJS Ketua GMKI Ketua PMKRI
Cornelis Banabera Prentianus Manimakani Stefen Momay
Ketua HMI Ketua IMM Ketua HMI MPO
Jamaludin Depang Abdullah Tuti Rudy Hardiyanto
