Bupati Alor Sebut Kenyang, Sehat dan Pintar Program Yang Bersentuhan Langsung Dengan Kebutuhan Rakyat

Bupati Alor Drs. Amon Djobo, M.AP. FOTO:MORISWENI/RP
Bupati Alor Drs. Amon Djobo, M.AP. FOTO:MORISWENI/RP

KALABAHi,RADARPANTAR.com-Ini boleh jadi suatu permenungan Bupati Alor Drs. Amon Djobo, M.AP saat ini terhadap tiga pilar utama program GEMA Mandiri yang ia gagas selama dua periode memimpin Alor. Orang nomor satu di Nusa Kenari tercinta ini menyebut pilar Kenyang, Sehat dan Pintar merupakan program nyata yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat setiap saat. Karenanya, siapapun yang bakal melanjutkan kepemimpinan Alor lima tahun mendatang diharapkan dapat melanjutkan program ini dengan pembenahan yang dipandang urgen.   

Khusus untuk program Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar   ini  program implementatif, artinya program yang sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.   Sehingga di masanya menjadi Bupati Alor  yang namanya Kenyang, Sehat dan Pintar itu  tetap kita jaga dan kembangkan. Itu yang saya lakukan hingga saat ini, sebut Amon Djobo dalam jumpa pers dengan pekerja media di Ruang Kerjanya, Selasa (31/01).  

Bacaan Lainnya

“Soal pergantian pemimpin bukan sekedar kita pilih dan ganti gubernur, walikota, bupati dan ketua DPRD tetapi keberlanjutan program ini jalan atu tidak. Apa yang bisa dikembangkan dari yang sudah dibuat pemimpin sebelumnya. Kalau kita tidak punya semangat seperti ini lebih baik jangan. Walaupun kita punya uang, dukungan cukup luar biasa tetapi jangan, karena yang rugi itu masyarakat,” ujar Djobo sembari menegaskan siapapun  orang yang pimpin Alor ke depan, harus melanjutkan Kenyang, Sehat dan Pintar karena ini yang dibutuhkan rakyat.

Djobo kemudian memberi contoh,  10 tahun Amon Djobo pimpin Alor itu kurangnya disini, Kenyang, Sehat, Pintar itu masih kurang disini,  yang kurang ini yang harus dilengkapi pemimpin baru.

Mantan Asisten III jaman Ir. Ans Takalapeta memimpin Alor   memberi contoh, beberapa proyek yang Ir. Ans Takalapeta dan Drs. Simoen Th. Pally bangun seperti pasar, bank NTT, gedung darma wanita dan beberapa sekolah yang ditinggalkan, tidak apa-apa. Memang di masanya mereka itu yang mereka buat dengan dana yang ada, tetapi jangan pemimpin yang baru beranggapan bahwa ini orang lain pung buah tangan koq. Tidak bisa berpikir seperti ini, karena ini berkaitan dan berhubungan  kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan orang perorang.  Sehingga ada yang pikir ini buah tangan kemaren ko bekin apa, nanti saya buat orang bilang saya hanya sambung orang pung kerja, bukan soal begitu.  

Karena itu demikian Djobo, semua orang bisa menjadi pemimpin tetapi paling tidak kesiapan diri untuk memelihara talenta kehambaan ini harus ada pada diri. Kalau  dia punya talenta kehambaan,  ya tidak mungkin akan bisa. Harus ukur diri juga, kira-kira saya bisa jadi bupati ko tidak. Kalau kapasitasnya hanya bisa 50 % jangan memikul tanggung jawab diatas 50 %.   

Menurut dia  apakah bidang pendidikan, apakah di bidang kesehatan atau di bidang ekonomi, khusus untuk makan-minum menurut Djobo,  dijaga di masa pemerintahannya.  Dengan begitu, kehidupan masyarakat di seluruh pedalaman Alor itu tetap dipantau dan diarahkan agar anak-anak usia sekolah itu harus bersekolah, baik itu di PAUD, SD, SMP,  kemudian di SMA dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.  

Djobo menegaskan jika memasuki tahun ke-sepuluh memimpin Alor ini, income perkapita/rumah tangga penduduk meningkat, maupun juga IPM juga turut melonjak.  

Ada kalangan tambah Djobo, yang karena faktor tidak suka dengan pemerintahan yang ada saat ini, mereka anggap IPM itu apa sebenarnya.  IPM dan pendapatan rumah tangga penduduk meningkat itu karena sektor-sektor pendukung seperti pertanian,  kehutanan, perkebunan, jasa yang tumbuh luar biasa dan sektor perikanan  itu memberikan kontribusi yang cukupo luar biasa.  

Kita harapkan beberapa sektor yang menggenjot meningkatnya IPM    harus kita pertahankan. Memang di sana-sini terdapat banyak alasan karena kita dapat dana transfer yang sedikit, ketergantungan  daerah pada pusat masih tergolong tinggi dan berbagai keterbatasan lain itu menjadi sesuatu yang lumra, ungkap ayah satu putri ini.

Ditegaskan Djobo, kita  tidak boleh berandai-andai besar, atau membuat program  yang terlampau besar tetapi kemudian tidak bisa dilaksanakan.  Adalah lebih baik jika kita merumuskan  dan merencanakan program-program kecil tetapi menyentuh kebutuhan masyarakat, ada punya dampak kepada masyarakat karena dapat  kita laksanakan.  Ini yang harus kita tanamkan.  

Menurut Djobo, hampir sebagian dari jumlah pendudukan Alor hingga kini masih hidup sederhana, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat program yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Dan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka harus pemerintah intervensi  sehingga pilar Kenyang, Sehat dan Pintar itu bisa jalan.  Kalau tidak kita pasti kewalahan, walaupun pemerintah naikan status Pustu menjadi Puskesmas, bangun Puskesmas dua-tiga lantai, rumah sakitnya bagus tetapi kalau tidak kita dukung dengan intervensi program yang mendorong pelayanan kesehatan, ekonomi dan pendidikan maka tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik.  

Djobo menegaskan bahwa faktor keterlibatan atau partisipasi masyarakat juga menjadi kunci, apakah keterlibatan secara swadaya masing-masing orang atau berkelompok untuk bisa memberikan harga bagi program yang namanya Kenyang, Sehat dan Pintar.

“Saya lihat di tingkat implementasi di kecamatan maupun desa/kelurahan dimana-mana masih cukup lemah, mestinya harus didorong kepada upaya pencapainnya,” tandasnya.  

Ditambahkannya, beberapa  tahun terakhir ini pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada pendidikan dan kesehatan termasuk pengembangan UKM. UKM sekarang sudah tumbuh melalui adanya Bantuan Khusus Keuangan (BKK), bantuan UKM dan Propinsi dan Pusat, bantuan UKM melalui Dinas Sosial sudah cukup.

Masyarakat Alor selama kurang lebih 8-9 tahun ini kata Djobo, usaha mereka sudah cukup baik, hanya memang masih kurang itu adalah lapangan-lapangan usaha yang mendatangkan pendapatan lebih itu yang belum UKM kita geluti. Ada yang setelah diberikan bantuan ya sudah disitu, ada yang punya kemandirian usaha tetapi mereka belum bisa membaca tanda-tanda kekinian khusus untuk mencari lapangan usaha baru yang mendatangkan provit bagi UKM yang bersangkutan dan masyarkat umum.  

Tetapi tambah Djobo, kurang lebih 8-9 tahun belakangan ini sektor jasa sudah sangat luar biasa pertumbuhannya, misalnya jasa pertukangan, jasa bangunan, pembantu rumah tangga, jaga anak-anak dan macam-macam lain sudah tumbuh luar biasa.  

Kepala Camat, Lurah/Kepala Desa Bupati Djobo minta agar sudah harus memiliki pola pikir tentang Kenyang, Sehat dan Pintar itu harus ada dalam otak, sehingga setiap kali ada orang nikah, mati, setiap turun lapangan, setiap kali kegiatan yang melibatkan kelompok masyarakat di desa./kelurahan, di RT/RW sudah harus omong.    

“Kalau orang pakai “kaca mata hitam” baru lihat ini Alor saya paling marah, karena kita sudah memperkenalkan Alor selama ini membutuhkan waktu, dan dana yang sangat luar biasa. Untuk itu teman-teman yang tidak berkehendak baik buat daerah ini lalu memakai ‘kaca mata hitam’ baru lihat semua ini salah, sekarang inikan  ada HP android, begitu naik semua orang langsung baca. Kita mau bekin nama baik daerah ini kalau pulihkan inikan lama.  Padahal satu-dua orang punya buat. Itu mau jadi apa,” ungkapnya sambil menambahkan, akhirnya  muncul kebimbangan dari pemerintah pusat dan propinsi untuk membantu daerah ini bisa diurung, karena orang belum habis kerja sudah naik status.  

Orang mau jalan raya, mau bangun air minum dan lain-lain tetapi laporannya sampai ke malaikat, padahal itu laporan-laporan  omong kosong. Kalau model seperti ini mau jadi apa ini daerah.  Akhirnya pemerintah di tingkat atas memutuskan dari pada kita berhadapan dengan aparat penegak hukum lebih baik kita bantu daerah lain saja.  Yang rugi adalah masyarakat, bukan Amon Djobo, pungkasnya.

Dia malah menyarankan kepada publik agar cermati dan pantau baik-baik orang kerja, kalau sudah selesai baru lihat dimana yang kurang ya ada aparat penegak hukum, aparat fungsional ada di situ, ada BPK, BPKP, Irda Propinsi, Irda Kabupaten. Apa ini ada kekurangan volume, denda keterlambatan, ya itu dorang punya urusan bukan kita punya urusan.  Kalau ada penyimpangan serahkan ke aparat penegak hukum,  ini ada kekurangan volume sekian, dan ini harus setor ke kas negara. Kita panggil pihak ketiga yang kerja, kamu sudah kerja selesai tetapi setelah pemeriksaan BPKP ternyata ada kekurangan volume dan denda keterlambatan sekian, itu yang harus ditindak lanjuti.

“Kalau orang curi silakan, tangkap saja, suruh KPK tangkap,” tandasnya.  *** morisweni

Pos terkait