Bupati Alor: Langit Turun, Air Laut Naik, Gedung DPRD Alor Tetap Dibangun

Didampingi Camat Teluk Mutiara, Ridwan Nampira, S.Sos dan Kasat Pol PP Zainal Nampira, Bupati Alor, Drs. Amon Djobo hendak meninggalkan Kantor Camat Teluk Mutiara usai membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Teluk Mutiara belum lama ini. FOTO:AP/LINUS KIA
Didampingi Camat Teluk Mutiara, Ridwan Nampira, S.Sos dan Kasat Pol PP Zainal Nampira, Bupati Alor, Drs. Amon Djobo hendak meninggalkan Kantor Camat Teluk Mutiara usai membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Teluk Mutiara belum lama ini. FOTO:AP/LINUS KIA

KALABAHI,RADARPANTAR.com-BUPATI Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Drs.Amon Djobo tidak bergeming, meski ada elemen masyarakat  yang melayangkan protes hingga melakukan aksi demonstrasi menolak pembangunan gedung baru Kantor DPRD setempat. Orang nomor satu di Kabupaten Alor ini menegaskan sikapnya, mau langit turun ataupun air laut naik juga kita tetap bangun Gedung Baru DPRD Alor.   

Alasan mereka yang menolak itu bahwa di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini, masyarakat lebih butuh pembangunan dalam upaya menumbuhkan ekonomi.Pembangunan sektor ekonomi yang mereka maksud  bukan tidak diperhatikan pemerintah karena adanya kebijakan membangun Kantor DPRD Alor.  Dari total APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1,099 Triliun (Satu Triliun Sembilan Puluh Sembilan Milyar Rupiah),  antara lain dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan infrastuktur umum sebesar Rp 181 Milyar. Untuk pembangunan Sumber Daya Manusia, sebesar Rp 18,7 Milyar, dan untuk Pemberdayaan Ekonomi sebesar Rp 32 Milyar, tandas Djobo sebagaimana yang diberitakan Alorpos.com.
“Karena itu, untuk pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Alor tetap kita bangun. Langit turun, air laut naik, tetap kita bangun karena dananya sudah ada. Saya kan sudah sampaikan, bahwa untuk pembangunan sektor ekonomi sudah ada dananya, pembangunan sumber daya manusia ada alokasi dananya, dan infarstruktur dasar dan umum juga ada dananya, mencapai Rp 181 Milyar tahun ini. Apa yang tidak diperhatikan. Karena itu gedung DPRD tetap kita bangun,” tegas Djobo dalam arahannya saat membuka Musrenbang Kecamatan Teluk Mutiara, Selasa (2/3/2021) di Aula Kantor Camat setempat.
Lebih jauh mantan Asisten III Setda Alor di era Bupati Ans Takalapeta  ini mengisahkan, pengalaman ketika Pemkab Alor saat itu hendak  membangun Stadion Batunirwala-Kalabahi dan Kantor Bupati Alor serta pembangunan Museum 1000 Moko di Kalabahi.

Bacaan Lainnya

“Saat itu orang ribut mempersoalkannya. Demonstrasi menit detik, saya masih Asisten III saat itu. Orang bilang Alor belum butuh hal-hal begitu, sehingga jangan paksa membangun dan bikin habis uang. Pak  Ans (Ans Takalapeta) panggil saya dan pa Aba (Abraham Maulaka selaku Kabag Pembangunan saat itu), saya bilang tetap kita bangun. Sekarang sudah jadi peradaban. Orang-orang yang ribut demonstrasi saat itu akhirnya menikmati fasilitas yang dibangun itu,” kisah Djobo sembari menambahkan, nanti waktu yang akan menceriterakan.
Ia masih ingat, ketika Gubernur NTT, Piet A.Tallo,SH datang ke Kalabahi untuk meresmikan Stadion Batunirwala, justru yang demonstrasi tolak itu duduk paling depan. Maka Djobo juga berniat untuk membangun kawasan Stadion Mini Kalabahi tahun depan untuk fungsi yang lain, sedangkan seluruh kegiatan olahraga sudah harus di Stadion Batunirwala.
Penegasan senada soal pembangunan Kantor DPRD Alor itu disampaikan lagi Bupati Djobo saat menggelar jumpa pers usai membuka Musrenbang Kecamatan Teluk Mutiara, Senin (2/3/2021) di ruang kerjanya. Menurut pencetus Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar ini, bahwa APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021 ini sebesar Rp 1,099 Triliun. Dari jumlah APBD tersebut, jelas Djobo, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan infrastuktur umum sebesar Rp 181 Milyar. Untuk pembangunan Sumber Daya Manusia, sebesar Rp 18,7 Milyar. Penanganan Covid-19 untuk sementara sekarang ini Rp 20 Milyar, dari hasil refocusising Tahun 2021 dan sisa dari Tahun 2020 kurang lebih Rp 5 Milyar. Untuk Pemberdayaan Ekonomi sebesar Rp 32 Milyar.
“Sehingga ada yang ribut, kenapa bangun Kantor DPRD di masa Covid. Bangun Kantor DPRD ini perencanaannya sudah lama. Maka seperti saya sampaikan, bahwa ketika kita bangun Stadion Batunirwala dengan dana sekitar Rp 8 Milyar dan Kantor Bupati Alor di Batunirwala ini dengan biaya sekitar Rp 30 Milyar di masa bupati pa Ans Takalapeta, saat APBD kita baru sekitar Rp 478 Milyar, orang juga demonstrasi. Tapi kita kita tetap bangun dengan sistim multi years (tahun jamak), termasuk juga membangun Museum 1000 Moko. Masyarakat Alor semua ribut, belum waktunya kita butuh sarana-sara model seperti begitu. Bikin habis uang. Tetapi apa, dari waktu ke waktu, maka waktu yang menjawab dan menjadi peradaban. Bangun Kantor DPRD Alor ini bukan untuk Amon Djobo cari nama,” tegas Djobo.
Menurutnya, Pemerintah dan DPRD telah sepakati untuk membangun gedung tersebut dengan dana sebesar Rp 25 Milyar secara bertahap, selama dua atau tiga tahun atau multi years. Tahun 2021 ini, jelas Djobo, telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2021 untuk membangun Kantor DPRD Alor dengan dana Rp 8,5 Milyar. Tahun depan (2022), lanjut Djobo, akan disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau bisa Rp 10 Milyar, ya Rp 10 Milyar. Setelah itu tahun berikutnya kita alokasikan berapa lagi untuk rampungkan. Karena di Tahun 2023, untuk pembangunan fisik besar tidak bisa lagi, karena banyak dana APBD yang akan teralokasi untuk membiayai Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Alor. Ini yang orang kurang paham,”tandas Djobo.
Mantan Kepala Bapedalda Alor ini menyadari dampak pandemi Covid-19 bagi ekonomi, sehingga dia juga tetap memacu agar ekonomi tumbuh, dengan membangun pasar Kadelang dengan dana Rp 25 Milyar, yang juga dimulai tahun ini dengan sistim multi years. Demikian pula kelanjutan pembangunan Pasar Lama di Kampung Cina-Kalabahi.
‘Penerimaan besar itu ada di Pasar Kadelang, tetapi kondisi fasilitas di pasar itu sudah memprihatinkan sehingga tahun 2021 ini mulai dibangun dengan dana Rp 10 Milyar, tahun depan baru kita lihat lagi kondisi keuangan daerah, tetapi perencanaannya Rp 25 Milyar,”papar Djobo.
Untuk itu pencetus tagline Tancap GAS (Tantang, Cerdas dan Prioritas untuk Generasi Alor Sehat) ini menghimbau mereka yang selalu berdemonstrasi menolak pembangunan Kantor DPRD Alor, agar silahkan menempuh jalur hukum.
“Semua pembangunan ini melalui proses perencanaan untuk menetapkan anggarannya sesuai mekanisme pemerintahan. Kalau ada orang yang anggap salah, silahkan suruh aparat tangkap. Pembangunannya saja belum jalan koq diributkan seperti pemerintahan ini tidak ada orang yang urus. Posisi daerah ini saya ikuti betul, dan saya menjaga martabat kehormatan daerah ini. Maka saya biasa bilang, bahwa daerah yang berat dan keras ini, hanya bisa dikelola oleh orang yang punya kemauan keras dan rasa bahagia mengantarkan negeri ini ke depan,” tegas Djobo. *** ap/morisweni

Pos terkait