KALABAHI,RADARPANTAR.com-Persiapan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIX Tingkat Kabupaten Alor mencapai finis. Tinggal beberapa hari lagi festival keagamaan Islam yang melibatkan 12 dari 18 kecamatan di Nusa Kenari tercinta ini digelar. Bupati Alor Drs. Amon Djobo mengajak panitia bersama semua komponen masyarakat di daerah ini bersatu padu sukseskan penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten Alor yang dipusatkan di Kalabahi, Ibukota Kabupaten Alor Tanggal 23-28 Mei 2022.
Mari kita jadikan kegiatan-kegiatan ini sebagai kegiatan bersama kita semua. Panitia dan semua komponen masyarakat di daerah ini saya minta agar baik itu penyelenggaraan MTQ, Pesparawi maupun Pesparani kita bekerja sama dan sukseskan tanpa memandang perbedaan apapun, karena kita ada di Bumi Persaudaraan Tanah Terjanji, Surga di Timur Matahari. Semboyan ini saya harapkan bisa menginspirasi kita semua untuk bekerja bersama bagi masa depan Alor yang lebih baik, pinta Djobo dalam jumpa pers dengan pekerja media di Rumah Jabatan Bupati Alor, Kamis (19/05).
Kusus untuk penyelenggaraan MTQ, persiapan sudah hampir 70 persen untuk kegiatan jalan. MTQ akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022, kita akan buka malam dan kegiatan lomba akan diikuti 12 dari 18 kecamatan di Kabupaten Alor hingga tanggal 28 Mei 2022, ungkap Djobo yang sudah berada di tahun-tahun terakhir memimpin Nusa Kenari tercinta di periode kedua.
Kita harapkan agar MTQ tahun ini juga dapat menjuarai tingkat propinsi. Karena itu Alor tidak boleh lagi lengah dalam hal pembinaan. “Sekarang kita pasang badan ini tidak saja untuk lomba di tingkat kabupaten tetapi bisa juga mengharumkan nama baik daerah di tingkat propinsi dan tingkat pusat,” pintanya.
Djobo mengharapkan lomba MTQ di tingkat propinsi mendatang bisa melahirkan duta Alor yang dapat mewakili Propinsi NTT untuk lomba di tingkat nasional.
Orang nomor satu di Kabupaten Alor ini mengaku, penyelenggaraan MTQ di Kabupaten Alor pada tahun ini sedikit beda jika dibandingkan dengan penyelenggaraan MTQ tahun sebelumnya dimana untuk kepantiaan kita bagi 50 persen basodara, kaka-adik muslim dan 50 persen basodara, kaka-adik kristen yang ada di birokrasi.
Itu artinya terang Djobo, bukan karena kegiatan ini kegiatan keagamaan jadi satu agama yang muncul full dalam kegiatan tetapi MTQ ini merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan yang dilakukan untuk membina dan menuntun, membimbing umat sehingga pemerintah daerah mengambil alih penyelenggaraannya.
Jadi, “tanggal 23 Mei 2022 saya buka, dia jalan selama 4 hari selesai kita tutup dan persiapan keberangkatan duta Alor ke lomba MTQ Tingkat Propinsi NTT dan persiapan ke Tingkat Nasional,” ujarnya.
Khusus untuk Pesparawi menurut Djobo, kita mulai dari tanggal 17 Juni 2022 Kabupaten Alor mewakili NTT untuk mengikuti lomba Pesparawi Tingkat Nasional dari kelompok wanitia. “Secara resmi Pak Gubernur NTT akan menerima peserta Pesparawi kelompok wanitia di Kupang baru akan dilepas mewakili NTT ke Jokja,” kata Djobo.
Kita harapkan wakil Pesparawi kelompok wanitia asal Propinsi NTT yang diwakili Kabupaten Alor ini bisa membawa nama baik Alor dan nama baik Propinsi NTT karena persiapan-persiapan sudah mencapai 80-an persen dan sudah cukup.
Masih ada beberapa waktu sehingga kita harapkan Om Obet (Obet Bolang, M.PA-Kepala Bapelitbang) selaku penanggung jawab utama tolong pacu memang sudah sehingga paling tidak sudah pada tingkat yang baik atau ketika ada di Jokja tidak mempermalukan nama baik daerah.
Karena peserta Pesparawi wanitia dari Kabupaten Alor ke lomba tingkat nasional ini mewakili daerah sehingga nama baik, martabat dan kehormatan daerah baik Kabupaten Alor maupun Propinsi NTT yang diwakili ini harus dijaga.
Untuk penyelenggaraan Pesparani Tingkat Kabupaten Alor terang Djobo, pihak panitia danpemerintah sedang mempersiapkan penyelenggara. Kita harapkan Pesparani yang melibatkan umat Katholik di daerah ini bisa berjalan dengan baik dan aman selanjutnya bersama umat Kristen dan Umat Muslim kita antarkan wakil Pesparani asal Alor ke loma tingkat Propinsi NTT di Kupang.
Ini kegiatan-kegiatan umat beragama yang dilangsungkan secara beruntun dilaksanakan dari Mei, Juni hingga Juli 2022.
Djobo minta kepada panitia yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Alor ini bekerja secara maksimal karena alokasi anggaran yang disiapkan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ini juga tergolong kecil. “Anggaran kita untuk kegiatan-kegiatan ini kecil karena kemahalan tiket, makan-minum, biaya perjalanan, pemondokan juga mengalami peningkatan atau mahal,” ungkapnya sembari mengaharapkan agar semua pihak terutama panitia bergandengan tangan tanpa melihat suku, bangsa, agama dan keyakinan.
SIDANG DPRD TETAP JALAN!
Tanggal 23 Mei 2022 juga akan ada pembukaan paripurna untuk sidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, karena itu meski ada kegiatan MTQ tetapi agenda persidangan di DPRD tetap berjalan. Hasil pemeriksaan BPK sudah diterima pemerintah dan DPRD, rancangan pertanggung jawaban sementara pemerintah siapkan untuk diserahkan kepada DPRD.
Untuk Tahun 2021 inikan lebih awal dari sisi waktu, karena pada tahun sebelumnya itu yakni sidang 2021 untuk pertanggungjawaban 2020 itu di tanggal 16 Juli, kali ini tanggal 23 Mei 2022. Itu artinya, dari sisi waktu kita tergolong cepat. Dengan begitu setelah pertanggung jawaban selesai sidang kita masuk pada anggaran perubahan untuk 2022.
Kita harapkan pembahasan untuk anggaran murni (APBD) Tahun Anggaran 2023 itu paling tidak dilaksanakan Sepetember dan paling lambat November 2022. Saya sudah ingkatkan kepada para pimpinan OPD agar bekerja pada tingkat yang maksimal dan dengan dukungan DPRD kita selesaikan pembahasan.
Kalau publik melihat ada banyak orang yang pesimis dengan kondisi yang dialami daerah belakangan ini memang harus kita akui karena APBD kita tahun ini terbatas yakni Rp. 1 triliun lebih. Lebihnya itu sekitar Rp. 88 Miliar lebih yang ditetapkan di APBD murni 2022. Tetapi jelasnya, setelah APBD 2022 kita tetapkan baru muncul beberapa soal ikutan termasuk bencana alam tanggal 4 Januari 2022 sehingga banyak orang yang pesimis dengan keadaan yang dihadapi daerah.
Kita tidak bisa geser anggaran karena APBD sudah kita tetapkan akhir 2021 baru bencana datang di awal 2022. Sehingga anggaran ini kita lihat memang pas-pas sekali. APBN kita saja sudah terlalu mepet, sehingga saya tegaskan yang sudah ada ini kita pakai saja dulu … yang sudah direncanakan, diprogramkan dengan kegiatan-kegiatan ini jalan saja dulu sampai dimana jika masih ada sisa lebih anggaran baru kita lakukan pergeseran.
Kita bersyukur karena dalam tahun ini untuk bencana Seroja tahun sebelumnya itu pemerintah mengalokasikan Rp. 54 Miliar. Kita harapkan bisa segera dituntaskan pelaksanaannya.
Bupati minta kepada pekerja media untuk ikut berpartisipasi memberikan pemahaman kepada calon penerima bantuan bahwa bagi warga yang rumahnya rusak berat itu disediakan Rp. 50 Juta tetapi diberikan dalam bentuk rumah bukan uang. Jadi, yang rumahnya rusak berat itu pemerintah bangun rumah dengan harpa Rp. 5 Juta baru berikan di masyarakat.
Untuk warga atau korban yang rumahnya rusak sedang atau ringan demikian Djobo diberikan dalam bentuk bahan bangunan dengan rincian yang rusak sedang itu Rp. 25 Juta dan rusak ringan sebesar Rp. 10 Juta. Artinya, bahan bangunan ini diberikan untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak, bukan untuk dijual. Karena kami diperiksa itu bukan bahan sudah diterima korban atau betul tetapi rumahnya yang sudah dibangun dan diperbaiki itu yang akan diperiksa.
Mengenai calon penerima bantuan menurut Djobo data-data itu sudah dihimpun mulai dari RT/RW/Dusun/Kepala Desa naik Camat baru disampaikan kepada Bupati. Tidak mungkin salah itu baik itu klasifikasi rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Kalau ada yang salah itu dari bawa yang tidak dikover, dari kabupaten tidak mungkin salah karena data-data ini dihimpun dari RT.
Pengangkatan PPPK yang mencapai 700 orang dari 1045 jatah, 260-an CPNS gajinya jika dihitung hampir-hampir tidak bisa ditampung di APBD. Kita belum siapkan gaji bagi kelompok PPPK dan CPNS di APBD 2022 mereka lulus, ini soal. Beban APBD kita terlalu besar.
Beberapa kegiatan ikutan lain seperti Pembangunan Gedung DPRD sudah dilelang, lanjutan pembangunan Pasar Kadelang sudah dilelang.
Anggaran untuk Pileg, Pilpres dan Pilkada Bupati Alor mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk melakukan koordinasi dengan pihak propinsi, mana item kegiatan yang dibiayai oleh kabupaten dan mana item kegiatan yang anggarannya dibebankan kepada APBD Propinsi.
Koordinasi dengan pihak propinsi dianggap urgen supaya bisa menghindari tumpang tindih dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran. *** morisweni
