BAKALANG,RADARPANTAR.com-Buka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pantar Timur, Bupati Alor Drs. Amon Djobo, M.AP minta agar masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di wilayahnya masing-masing. Orang nomor satu di Nusa Kenari tercinta ini mengingatkan kepada masyarakat agar jangan orang kerja tidak betul terus pulang kota baru masyarakat ribut dengan bupati.
Para Kepala Desa, Orang-orang tua punya tugas itu mengawasi. Jangan orang kerja tidak betul terus pulang baru bapak/mama ribut dengan bupati. Bekin surat ini, surat itu. Lalu Bapak hidup dimana … ini yang saya mau tanya, hidup dimana, harus ribut. Kalau aspal misalnya yang orang kerja kalau tidak betul ya harus perbaiki. Karena jalan ini kalau orang bangun tahun ini maka sampai 10 tahun mendatang lagi baru orang bangun. Karena itu masyarakat dan pemerintah desa harus ikut awasi orang kerja, pinta Bupati Alor dalam arahannya ketika membuka Musrenbang Kecamatan Pantar Timut di Bakalang.
Djobo minta agar orang yang kerja sekolah, Puskesmas, jalan raya, yang kerja air harus gantung papan proyek, sehingga masyarakat juga ikut terlibat dalam proses pelaksanakan suatu pekerjaan dan tidak berpangku tangan. Kalau tidak nanti orang di Kalabahi datang bujuk bekin surat resmi maupun surat kaleng lalu lapor di semua tempat. Ini karena masyarakat tidak ikut mengawasi.
Hasil-hasil pembangunan yang sudah kita capai pada tahun sebelumnya hingga saat ini demikian Djobo harus kita pelihara. Jangan tidak pelihara tetapi lapor, ini kenapa jadi bangun begini dan seterusnya. Harus berterimakasih sedikit, jangan sedikit-sedikit lapor, sebentar lapor di polisi na, jaksa tinggi na, jaksa agung dan seterusnya. Hee, Apa ne!
Di hadapan Kepala Desa se-Kecamatan Pantar Timur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama Amon Djobo menegaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang ditransfer ke pemerintah daerah dan langsung dikelola. Sekarang, ada sekitar Rp. 100 Milyar lebih dari Rp. 500 Milyar lebih DAU yang diarahkan oleh pemerintah pusat.
DAU kita untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 500 Milyar lebih tetapi Rp. 100 Milyar lebih sudah diarahkan pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan di bidang pendidikan sebesar Rp. 73 Milyar lebih, Kesehatan Rp. 61 Milyar lebih, P3K Rp. 28 Milyar lebih, Ke-PU-an Rp. 28 Milyar lebih, Kelurahan Rp. 6 Milyar lebih dimana Rp. 200 juta/Kelurahan, kata Djobo menambahkan.
Yang sudah diarahkan oleh pemerintah pusat ini tidak boleh diganggu oleh pemerintah daerah sehingga berpengaruh terhadap pagu OPD dan sebaran ke wilayah, ujarnya sembari menambahkan, situasi ini ikut mempengaruhi terhadap alokasi dana desa (ADD), karena ADD tahun 2022 diatas Rp. 50 Milyar karena DAU-nya tidak diarahkan. Untuk Tahun 2023 akibat DAU diarahkan sehingga ADD berubah menjadi Rp. 40 Milyar lebih yang diambil dari 10 % DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Karena itu demikian Djobo, melalui TAPD dilakukan rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan untuk menutupi kekurangan ADD karena dalam ADD itu ada penghasilan perangkat desa dan BPD.
Untuk usulan masyarakat mengenai pembangunan ruas jalan di Pulau Pantar, terutama di Pantar Timur belum dapat dijawab sepenuhnya karena keterbatasan anggaran. Karena itu pemerintah daerah telah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk diintervensi melalui program Instruksi Presiden (Inpres) pembangunan jalan kabupaten/kota. Untuk dilakukan pembangunan pada tahun 2023 dan 2024.
“Untuk tahun ini ada lanjutan pembangunan untuk ruas jalan Kabir-Kaera sebesar Rp. 4,2 Milyar lebih dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dan Ruas Jalan Kabir-Pandai dan lanjutan pembangunan jalan negara dari Baranusa-Kabir Rp. 2,5 Milyar lebih,” ungkap Djobo.
Bupati Djobo mengaku jika 97 % daerah ini bergantung kepada pemerintah pusat, kita punya hanya 3 % PAD yang masyarakat bayar pajak, karcis di pasar dan beberapa lainnya.
Untuk Musrenbang 2023 yang kita laksanakan untuk merencanakan program di 2024 mendatang jika prioritas program yang kita usul melalui Musrenbang kali ini juga belum terjawab maka itu karena kita diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan yang terjadi pada saat ini. “Kita nafsu besar tetapi tenaga kurang. Dana ini bukan kita cetak di Atimelang. Kalau uang ini kita cetak di Atimelang atau di Gunung Maru maka kita mau bekin apa saja jadi,” tandasnya.
Tahun 2022 yang kita rencanakan untuk tahun 2023, Pantar Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7,3 Milyar lebih. Yang ada ini yang kita buat dengan kita punya semangat gotong royong.
Kepada pimpinan OPD yang hadir di Musrenbang Djobo minta supaya memprioritaskan usulan masyarakat mengenai program infrastruktur seperti jalan raya, perumahan, air bersih, abrasi, tambatan perahu dan pemberdayaan ekonomi karena program-program itu sangat berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa diintervensi dengan anggaran, meskipun terbatas.
Rumuskan jalan-jalan desa yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lain, menghubungkan kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain supaya diusulkan melalui program Jokowi melalui Instruksi Presiden untuk dibangun dalam tahun 2023 dan tahun 2024. Sehingga begitu Inpres keluar usulan kita dari Alor sudah ada dalam Inpres jalan kabupaten.
Yang menari Bupati Alor dua periode ini menegaskan jika sudah keluar surat kementrian desa bahwa tahun 2023, alokasi dana desa juga sudah diarahkan untuk membangun infrastruktur. Surat kementrian desa ini menjawab surat Bupati Alor tahun 2022 yang mengusulkan agar dana desa jangan hanya diarahkan kepada kegiatan pemberdayaan tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur pedesaan.
“Satu-satunya kabupaten yang bersurat kepada menteri desa yakni Bupati Alor surat itu ditembuskan ke presiden, DPR RI dan Gubernur NTT. Karena apa saya tiap hari ada tidur di lapangan. Lihat masyarakat punya susah sengsara. Makanya pilih bupati berikut itu harus orang-orang yang ada di lapangan, tidak bisa tidak,” ungkapnya dan menegaskan,kalau tidak untuk infrastuktur pedesaan bagaimana dengan perumahan, MCK, jalan tani, jalan setapak yang tidak kita intervensi dengan APBD. Kita bersyukur karena kita ada di daerah terpencil tetapi pikiran-pikiran kita digunakan pemerintah pusat untuk desa-desa di seluruh indonesia. Dan ini hal yang nyata terjadi.
Djobo Tentang Pilkada Alor!
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada Alor 2024 mendatang, Amon Djobo berharap penuh agar rakyat tidak memilih karena melihat ini orang Pantar, ini orang Pura, harus orang Gung Besar dulu , berenti, tidak ada guna. Siapapun orang yang nanti dilantik jadi bupati, dia bupati Alor. Tidak ada bupati suku, bangsa dan agama manapun.
Untuk itu kalau ada orang yang bersuara bilang ‘saya ketua tim’ AMIN. Saya mau bilang bahwa saya bukan untuk tim. Saya bukan bupati untuk ketua tim. Saya Bupati Alor. Saya bupati untuk semua masyarakat, 200 ribu manusia Alor ini, ujar Djobo.
Djobo kemudian menyampaikan kenangan ketika hendak dilantik bersama Imran Duru memimpin Alor ada basodara, kakak-adik di Pantar bilang begini, we … kita tidak pilih, kita punya pembangunan, kita punya kebutuhan bisa dilayani ko tidak e.
“Saya mau tegaskan 10 Tahun kami pimpin Alor, kurang lebih 60 % kami forsir untuk Pulau Pantar. Sebelum kami pimpin Alor, dari Adiabang menuju Pantar Tengah menuju Pantar Barat itu ada jalan raya yang beraspal ko. Omong dulu … ada jalan raya ko tidak …. tidak ada tooo,” tandas Djobo.
Amon Djobo dan Imran Duru pimpin Alor baru bangun itu jalan ko tidak. Tetapi waktu mau kampanye kedua orang bilang itu tidak, itu bantuan dari pusat. Memang uang itu dari pusat tetapi peruntukan itu untuk jalan raya jadi kita bangun ko tidak. Masyarakat bangun dengan uang sendiri dengan jalan raya yang model begitu. Kan tentu tidak tetapi hanya untuk politik jadi begitu ko tidak.
Dia menegaskan jika saat ini sedang membangun jalan dari Pantar Barat menuju Pantar. Jalan dengan 8-9 meter itu ada lihat ko tidak. Makanya saya bilang 60 % pembangunan itu ada jatuh di Pulau Pantar.
“Ada 370-an rumah yang kita bangun pasca seroja. Kalau saya bilang bangun di Ling Al Abad Selatan untuk dukung pariwisata di sana kenapa … siapa yang mau marah saya. Tetapi, tidak mungkin, karena masyarakat di Pantar Timur masih kehilangan rumah dan tempat tinggal, bangun disitu sudah, “ terang Djobo.
Jalan Propinsi di Pulau Pantar (Simpang Baranusa-Puntaru dan Beangonong-Boloang) bukan duduk di Propinsi yang bersuara. Salah itu. Saya bawa keliling Gubernur VBL itu mulai dari Pantar Barat Laut sampai di Bakalang kami tidor. Pagi menyeberang menuju Kalabahi melalui Alor Kecil. Saya bilang di Pantar ada dua ruas jalan propinsi, Bapak Gubernur tolong bantu. Itu yang sekarang sedang dibangun itu. Kalau saya bilang tidak usa, bangun saja dari Kalabahi-Kokar bangun duluan, tidak bisa begitu. Perimbangan wilayah ini kita sudah letakan dalam program dan kegiatan, katanya seraya menambahkan, pemerintah daerah sudah programkan di 2024 dari Bakalang-Abangiwang. Sudah selesai. Apa yang belum.
Karena itu ke depan ada tiga anak muda yang saya siap, ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pertanian dorang punya dada ini tidak kuat maka pilih ini Wakil Bupati Imran Duru. Tua ini kita pilih untuk satu masa baru dilanjutkan oleh anak-anak muda. Tetapi anak-anak muda ini bilang saya punya dada ini biar tembak dengan meriam bambu juga tidak tembus maju saja baru kita dukung. Karena Pak Wakil ini perhitungannya terlalu kuat. Kami dua kakak-adik kerja selama 10 Tahun tetap rukun. Kita harapkan ke depan juga Bupati-Wakil Bupati harus tetapi rukun hingga akhir masa.
Djobo menghendaki agar ada kesinambungan, tidak usa lihat ini kader dari Pantar, kader dari Apui, kader dari Alor Timur, Kepala Burung. Tidak usa lihat begitu, kita lihat mereka punya kehendak baik untuk bangun ini negeri kita harus dukung.
Menurut Djobo, hidup dengan rukun itu Tuhan memerintahkan berkat. Bukan suruh berkat, tetapi perintah berkat. *** morisweni
