KALABAHI,RADARPANTAR.com-Sejumnlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus di Kabupaten Alor mendatangi Kantor DPRD setempat. Mereka datangi kantor wakil rakyat itu dengan satu nada dasar, tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tolak kenaikan harga bahan kebutuhan pokok rakyat dan menolak rencana pemerintah naikan pajak pertambahan nilai (PPN).
Niat aliansi Cipayung Plus yang dihuni Gerakan Mahasiswa Kristen Indonsia (GMKI) Cabang Kalabahi, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Alor, Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) ST Hendrikus II Cabang Alor, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Alor, IMM Cabang Alor dan HMI MPO Cabang Alor Raya menemui wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi itu tidak kesampaian. Pasalnya, setelah diterima Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, SH para pimpinan organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus ini minta agar Ketua DPRD Alor menghadirkan 30 anggota dewan atau minimal setengah ditambah satu dari keseluruhan anggota dewan.
Sayangnya, Ketua DPRD tak dapat memenuhi permintaan Cipayung Plus sehingga kelompok demonstran tidak menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Demonstran lanjutkan aksi dengan membakar ban di depan Gedung Darma Wanitia tempat Wakil Rakyat berkantor.
Selanjutnya demonstran memutuskan untuk menyegel kantor DPRD Alor. Setelah sempat adu argumen dengan aparat keamanan dari Polres Alor yang sejak awal mengawal masa aksi mendatangi Kantor DPRD Alor, demonstran yang merupakan gabungan dari organisasi kemahasiswaan ini berhasil menyegel pintu utama Kantor DPRD Alor yang terletak di lantai dasar Gedung Dharma Wanita Kabupaten Alor. Mereka juga menyegel pintu Ruang Sidang Utama di Lantai Dua Gedung Dharma Wanita.
Beberapa waktu setelah Kantor DPRD Alor disegel aktivis mahasiswa yang berasal dari OKP Cipayung Plus, Kapolres Alor dan Dandim 1622 Alor tiba di Kantor DPRD Alor. Setelah menemui Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, SH, Kapolres Alor dan Dandim 1622 Alor menggelar pertemuan dengan para pimpinan organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus. Hasilnya menurut informasi yang dihimpun, demonstran diberi deadline waktu 20 menit oleh Kapolres Alor dan Dandim 1622 untuk membuka beberapa pintu utama Kantor DPRD Alor yang telah disegel.
Hingga deadline waktu yang diberikan, demonstran tidak menghiraukan permintaan Kapolres Alor dan Dandim 1622 Alor. Kapolres Alor dibantu beberapa anggota Polres Alor sempat merabah bendera organisasi yang digunakan menyegel Kantor DPRD tetapi salah seorang aktivis Kelompok Cipayung Plus, Eka Blegur berteriak jika bendera orgnisasi hendak dirusaki. Dinilai memprovokasi amukan massa, Eka Blegur sempat diamankan di dalam Kantor DPRD Alor tetapi kemudian dilepas.
Aparat berhasil menurunkan semua atribut organisasi yang dipasang di depan pintu utama Kantor DPRD Alor. Aksi melepas atribut organisasi ini mendapat protes dari salah seorang aktivis, Habibi Maley. Habibi kemudian dipanggil Dandim 1622 Alor. Setelah menghampiri Dandim 1622 Alor, Habibi digotong menuju pintu samping Kantor DPRD Alor, terpisah dari demonstran lainnya. Habibi sempat ditanya Dandim Alor mengenai identitas diri sebagai mahasiswa (kartu mahasiswa) tetapi ia mengaku tidak membawanya. Senasib dengan Eka Blegur, Habibi juga akhirnya dilepas aparat.
Meski semua atribut berhasil dilepas aparat keamanan tetapi para demonstran masih tetap bertahan di depan pintu utama Kantor DPRD Alor yang masih tersegel hingga tiba jam buka puasa. Yang menarik, mereka berbuka puasa dengan hidangan seadanya berupa air mineral yang mereka bawah sejak pagi.
Setelah itu sebagaimana yang disaksikan media ini, salah seorang anggota dengan seragam TNI dibantu rekan-rekannya tiba di Kantor DPRD Alor kemudian menghampiri para demonstran dengan membawa aneka jajanan untuk berbuka bersama. Terkesan berat hati berbuka puasa dengan jajanan yang diantar anggota TNI tetapi suasana yang semula beku mencair seadanya dengan sendiri. Akhirnya demonstran dan aparat keamanan melakukan buka bersama di depan Pintu Utama Kantor DPRD Alor.
Setelah buka bersama, Kapolres Alor dibantu anggotanya mencopot poster yang ditempel di depan pintu dan membuka kembali gembok yang digunakan demonstran menyegel pintu utama Kantor DPRD setempat.
Demonstran akhirnya membubarkan diri dan baru akan kembali besok, Selasa 12 April 2022 memenuhi janji Ketua DPRD Alor menyerahkan aspirasi dan berdialog dengan anggota DPRD setempat.
Berikut pernyataan sikap Aksi Cipayung Plus yang diterima RADARPANTAR.com:
Bahan Bakar Minyak (BBM), menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa maupun Kota baik sebagai rumah tangga maupun sebagai pengusaha, demikian juga BBM sangat penting bagi sector industry maupun transportasi. Oleh karena begitu pentingnya BBM dalam kehidupan bermasyarakat, maka BBM menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kondisi tersebut dapat tercermin dalam peranan BBM sebagai faktor penting dalam menentukan perubahan harga-harga bahan pokok atau inflasi.
Namun belakangan ketika melihat kembali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. PERTAMINA (Persero) yang secara resmi telah menaikan harga BBM jenis RON 92, Pertamax, menjadi Rp. 12.500-Rp.13.000 per liter mulai 1 April 2022. Hal ini tentunya akan mengakibatkan naiknya biaya produksi, naiknya biaya distribusi serta ikut mengerek angka inflasi. Belum lagi permintaan kenaikan gaji karyawan yang tiap tahun terus disuarakan para tenaga kerja di beberapa daerah. Harga barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot. Ujungnya perekonomian akan stagnan dan tingkat kesejahteraan terganggu. Di sisi lain, kredit macet dipastikan meningkat, parahnya lagi adalah semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Dikarenakan dunia usaha menyesuaikan produksinya sesuai dengan kenaikan harga serta penurunan permintaan barang.
Selain itu naiknya harga sawit di pasar internasional, yang mengakibatkan melonjaknya harga minyak goreng yang kini telah mencapai Rp. 22.000 hingga Rp. 43.000 per liter mengakibatkan munculnya keresahan dari masyarakat Indonesia terkhususnya masyarakat akar rumput di Kabupaten Alor. Belum lagi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang awalnya 10 % menjadi 11 %. Kenaikan PPN ini juga akan berdampak signifikan dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen atas barang yang dikonsumsi.
Berdasarkan masalah tersebut diatas maka sebagai organisasi kepemudaan nasional yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Alor yakni :
- GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) CABANG ALOR
- GERAKAN MAHASISWA KRISTEN (GMKI) CABANG KALABAHI
- PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (PMKRI) CABANG ALOR
- HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMNI) CABANG ALOR
- HIMPUNAN MAHASISWA MUHAMMADIA (IMM) CABANG ALOR
- HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) MPO CABANG ALOR RAYA
Memberikan tuntutan sebagai berikut :
- Menolak kenaikan harga BBM. Pemerintah beralasan, kenaikan harga BBM saat ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia saat ini. Namun hal yang tidak disadari adalah bahwa saat harga minyak dunia turun, pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM. Pemerintah juga beralasan bahwa mereka hanya menaikan harga pertamax, namun terdapat skema licik yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membatasi distribusi premium dan pertalite, sehingga masyarakat akan dipaksa secara bertahap untuk pindah menggunakan pertamax. Oleh sebab itu kami dengan tegas menolak kenaikan harga BBM.
- Menolak kenaikan harga bahan pokok. Imbas dari naiknya harga BBM adalah naiknya harga bahan pokok. Hal ini juga mengakibatkan kelangkaan beberapa bahan pokok di pasar sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah seharusnya menjaga ketersediaan bahan pokok, dan mempertahankan harga bahan pokok tetap stabil apalagi menjelang perayaan Hari Raya Lebaran. Walaupun ini adalah pola yang selalu berulang, namun pemerintah selalu gagal mengantisipasi hal tersebut. Terkhususnya kelangkaan minyak goreng, pemerintah jangan sampai kalah dengan ulah para pebisnis dan industry yang bermain mengatur ketersediaan dan harga minyak goreng di pasar.
- Menolak Kenaikan PPN. Isu kenaikan PPN menjadi 11% untuk menambah pemasukan Negara melalui pajak, sangat kontraproduktif di tengah kondisi masyarakat yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari krisis ekonomi yang selama ini hancur akibat pandemic Covid-19. Belum lagi terdapat isu perluasan objek pajak yang akan diterapkan pemerintah terhadap produk-produk UMKM masyarakat seperti komoditas pertanian dan perkebunan, hasil hutan dan banyak lainnya. Justru saat ini masyarakat membutuhkan stimulus dari pemerintah untuk menggerahkan roda ekonomi agar bangkit dari situasi krisis. Presiden selalu menekankan kepada kabinetnya untuk memiliki sense of krisis terhadap situasi masyarakat saat ini, namun kebijakan yang diambil tidak mencerminkan hal tersebut. Apalagi disinyalir isu kenaikan PPN untuk menambah pemasukan Negara untuk membiayai proyek IKN. Oleh sebab itu, kami dengan tegas menolak kenaikan PPN.
Demikian pernyataan sikap ini disampaikan, besar harapan kami Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dan DPRD Kabupaten Alor bisa meneruskan pernyataan sikap ini kepada Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Koordinator Umum
Jefri Suropati
Hormat kami
PIMPINAN CIPAYUNG PLUS KABUPATEN ALOR
An. Ketua Sekretaris GMNI Cabang Alor
Cornelis BanaberaPJS Ketua GMKI Cabang Kalabahi
Prentianus ManimakaniKetua PMKRI Cabang Alor
Stefen Momay
Ketua HMI Ketua IMM Ketua HMI MPO
Cabang Alor Cabang Alor Cabang Alor Raya
Jamaludin B. Demang Abdullah Tuti Rudi Hardiyanto
