KALABAHI,RADARPANTAR.com-Tahun Anggaran 2026 baru ada di bulan pertama atau Januari. Tetapi pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan sudah membawah kabar baik bagi petani di daerah ini. Selain mendapatkan 3.800 hektar are jambu mente melalui program rehabilitasi dan perluasan dari Kementrian Pertanian RI, berbagai kegiatan seperti pembangunan jaringan irigasi, jalan tani dan bantuan alat pertanian siap digelontorkan Kementrian Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan yang saat ini dipimpin Harun Rasyid Miran, SP.
Yang sudah terkonfirmasi untuk segera dimasukan CPCN itu antara lain jambu mente 3.800 hektar are yang tersebar di seluruh kecamatan melalui dua program program rehabilitasi seluas 2 ribu hektar are dan 1.800 untuk pengembangan atau perluasan, sebut Miran, aktivis tulen HMI Cabang Mataram.
Menariknya demikian Rasyid, kegiatan ini sudah terkonfirmasi Jumat satu pekan silam oleh salah satu Kasubid di Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian Republik Indonesia. “Kementrian minta agar segera kami masukan CPCN. Bahkan untuk mengejar porgres, kementrian minta kita tidak menunggu 3.800 hektar are lengkap semua baru ajukan CPCN-nya, tetapi seberapa yang diperoleh langsung diajukan ke kementrian, sambil menunggu yang lain, karena proses keuangan untuk program ini dari kementrian secara parsial,” ungkapnya.
Selanjutnya jelas Rasid, yang sudah diminta kementrian agar kita ajukan usulan itu Prasarana Sarana Pertanian (PSP) dari Dirjen PSP. Kementrian sudah minta kami kirim usulan kemaren, itu ada usulan untuk bangunan konservasi untuk 119 hektar are yang sudah masuk usulan di kementrian itu di Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabola, Alor Selatan, Alor Barat Laut, Alor Timur Laut dan Alor Barat Daya. Ada juga usulan irigasi perpipaan Tahun 2026 seluas 46 hektar are di Kecamatan Alor Selatan, Alor Barat Daya, Kabola, Alor Timur Laut dan Alor Tengah Utara.
Dikatakan Rasyid, irigasi perpipaan ini diadakan untuk mendukung dan mengantisipasi usulan jaringan irigasi permanen yang telah disampaikan pihaknya terlebih dahulu ke kementrian tetapi belum mendapat respon dari kementrian karena anggarannya masih diprioritaskan untuk rehabilitasi lahan pertanian di Sumatera, sehingga kami diminta mengajukan usulan untuk menggunakan perpipaan sementara.
Menurut dia, ada juga kegiatan untuk jariangan irigasi tersier di Kecamatan Alor Selatan, Alor Barat Daya, Alor Timur maksudnya ada jaringan-jaringan irigasi yang sudah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum, hanya untuk sampai ke area persawahan harus menggunakan jaringan tersier dan itu menjadi kewenangan Kementrian Pertanian. Sehingga berdasarkan data yang ada di PU, dinas yang dipimpinnya harus mengusulkan ke Kementrian Pertanian dan sudah direspon.
Untuk jalan usaha tani sambung Miran, ada di Alor Timur Laut, Lembur, Kabola, Alor Timur dan Alor Barat Daya. Jalan usaha tani ini merupakan jalan yang kita bangun untuk memberikan kemudahan akses bongkar muat saprodi dan hasil yang menghubungkan sentra pertanian dengan jalan poros/jalan desa atau jalan utama.
Selanjutnya ada optimasi lahan non rawa, optimasi lahan kering, lahan-lahan yang bisa saja pernah diolah tetapi ditinggalkan karena kekurangan alat pertanian, kekurangan saprodi maka kita usul untuk dibantu melalui APBN, itu ada 56 hektar are yang tersebar di Desa Talwai, Kelaisi Timur, Kelaisi Barat dan Tanglapui, ujarnya sembari menambahkan, jika ada kegiatan cetak sawah rakyat seluas 71 hektar are di Desa Tanglapui, Padang Panjang, Maukuru di Kecamatan Alor Timur dan Desa Alila Kecamatan Alor Barat Laut. “Ini sudah dilakukan SID tahun lalu dari 290 hektar are itu untuk tahap pertama di tahun 2026 akan dibangun 71 hektar are,” katanya. Sambil menunggu tim SID dari Undana Kupang menyelsaikan laporan SID untuk tahap kedua dan tahap ketiga. Tahap itu suratnya sudah ada, bahkan kami sudah berkoordinasi dengan PU untuk pengaturan tata ruang.
Dia mengaku masih ada beberapa usulan Dinas Pertanian dan Perkebunan yang hingga saat ini belum terkonfirmasi sehingga pihaknya diundang staf ahli anggota DPR RI untuk menyampaikan priositas dari semua program yang telah diusulkan kepada kementrian, diantaranya, untuk mendukung swasembada pangan di Alor pihaknya minta benih jagung 120 ton untuk 6 ribu hektar are lahan, benih padi untuk 50 hektar are sekitar 2.500 hektar are lahan. Untuk mendukung program nasional MBG kami mengajukan permintaan benih sayur-sayuran, alsintan (tracktor, pengolahan perontok padi, dll) dan anak-anak buah-buahan.
Miran mengaku optimis terjawab, hanya volumenya yang kami belum bisa pastikan. Karena kami minta dengan volume yang besar. Tetapi soal apakah kami dibantu atau tidak, saya pastikan kami pasti dibantu, saya sudah laporkan kepada Bupati Alor melalui Pj. Sekda. “Ini semua berkat hubungan baik yang dibangun antara Bupati, Wakil Bupati Alor dan Sekda dengan Kementrian Pertanian,” ungkapnya.
Untuk mendukung kelancaran tugas para penyuluh, Miran menegaskan ikut mengajukan permintaan kendaraan operasional untuk penyuluh, dan beberapa fasilitas pendukung penyuluhan seperti starling di BPP yang belum terakses jaringan internet. Yang sudah terjawab di Tahun 2026 itu ada di 2 BPP yakni, melalui jaringan internet Kemenkoinfo yakni di BPP Alor Selatan dan Alor Barat Laut.
Untuk penyuluh, yang sudah menerima gaji setelah dialihkan ke pusat jelas Miran, dari 109 penyuluh yang diusulkan, 105 penyuluh sudah menerima gaji dari kementrian per Januari 2026. 4 penyuluh belum karena ada tugas belajar. “Kami juga usulkan beberapa penyuluh yang sudah lulus uji komptensi sebagai penyuluh, hanya ada kendala karena pengalihan terakhir itu 31 Desember 2025, SK mereka baru turun di 1 Januari 2026, sehingga mereka baru kita usulkan di tahap kedua. Kita upayakan semua penyuluh dialihkan ke kementrian,” pungkasnya.
Menurut Miran, dengan dialihkan ke kementrian, penyuluh mendapatkan penghasilan tambahan diluar gaji dan tunjangan fungsional, misalnya ada tunjangan kinerja, biaya operasional penyuluh. Kita berharap teman-teman yang memiliki latar belakang pendidikan penyuluh bisa bergabung melalui uji komptensi yang dilakukan setiap tiga bulan yang difasilitasi Kementrian Pertanian bekerja sama dengan BKN. *** morisweni
